Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera mewajibkan perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi online (aplikator) menjadi perusahaan transportasi.
Rencana tersebut berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang akan dipatenkan pada tanggal 1 juni 2018 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Director Corporate Affairs PT Gojek Nila Marita mengatakan jika pihaknya berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali sebelum peraturan itu dipatenkan.
"Kami berharap hal ini tidak diputuskan secara tergesa-gesa agar tidak menimbulkan dampak negatif sistemik terhadap kesejahteraan mitra, para pelaku UMKM serta mobilitas masyarakat pengguna jasa aplikasi yang semakin banyak di Indonesia," ujar Nila kepada suara.com, Senin (23/4/2018).
Ia menilai wacana perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi ini memerlukan kajian dan diskusi yang mendalam dari para pihak terkait.
"Hal untuk menghindari dampak-dampak yang tidak diharapkan bagi konsumen, mitra driver dan bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia," katanya.
Selain itu, menurutnya, pertumbuhan yang dicapai perusahaan online ride-hailing dan kemampuan untuk menyediakan tambahan pendapatan serta alternatif lapangan pekerjaan yang begitu besar dalam waktu singkat, bisa dicapai karena adanya teknologi yang memungkinkan para mitra pengemudi untuk memiliki fleksibilitas jam kerja yang ditentukan sendiri oleh mereka.
"Hal ini telah memberikan dampak positif untuk mendorong taraf hidup para pelaku sektor informal, seperti mitra pengemudi, mendorong perkembangan UMKM dan juga menjawab kebutuhan akan mobilitas yang semakin tinggi,"tuturnya.
