Suara.com - Di era teknologi dan milenial sekarang ini, akses internet dan alat penunjangnya seperti menjadi kebutuhan pokok yang tak bisa dihindari.
Anak-anak muda yang haus akan informasi seolah berlomba-lomba untuk memiliki gadget terbaru dengan koneksi internet yang memadai.
Melihat potensi tersebut, sangat wajar jika industri telekomunikasi mendapatkan kue atau keuntungan dari besarnya pemakaian kuota internet baik melalui gadget berupa handphone, laptop, tablet hingga komputer.
Namun, rupanya peluang tersebut dinilai belum tertangkap oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan telekomunikasi milik negara yang berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan laporan keuangan Telkom Tahun 2017, pendapatan Telkom meningkat sebesar 10,25 persen year on year menjadi Rp 128,25 triliun. Namun rupanya, pertumbuhan tersebut tidak sebesar pertumbuhan pendapatan di 2016 yang mencapai 13,52 persen.
"Pengguna medsos (media sosial) besar, tetapi pertumbuhan pendapatan Telkom justru menurun, ini ada apa?," kata Bima Yudhistira seorang Pengamat Ekonomi dari Insitute for Development of Economics and Finance.
Menurut Bima, jika Telkom tidak bisa menjaring besarnya potensi bisnis tersebut, kaum muda atau yang kini populer dengan sebutan kaum milenial akan semakin tertinggal dengan kaum milenial negara lain.
"Internet kita ini internet yang lambat, masih tertinggal, 62 dari 63 negara. Bagaimana kaum millenials bisa maju menyetarai millenials negara lain," ucap Bima.
Lebih parahnya lagi, selain kaum milenial yang semakin tertinggal, pendapatan ke negara pun akan berkurang. Terlebih Telkom disebut-sebut salah satu BUMN yang menyumbang pendapatan cukup besar ke negara melalui Kementerian BUMN.
Pemerhati BUMN, Ismed Hasan Putro menuturkan, sedianya perusahaan BUMN haruslah berkontribusi dalam memberikan pendapatan kepada negara.
"Negara berharap banyak kepada BUMN, BUMN ini salah satu instrumen andalan pemerintah selain pajak," ucap Ismed yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Menurut Ismed, jika perusahaan BUMN bisa memberikan sumbangsih besar ke negara, bukan tidak mungkin lapangan pekerjaan pun akan terbuka di berbagai daerah. Ismed pun meminta, semua pihak turut mencermati kinerja BUMN agar setoran pendapatan ke negara bisa terkelola dengan baik.
"BUMN harus tumbuh secara inklusif dalam membuka lapangan kerja, bagaimana BUMN menstimulasi pergerakan ekonomi masyarakat di sekitarnya," tutur Ismed.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menuturkan, untuk mengawasi kinerja perusahaan BUMN, maka komisaris yang mengawasinya pun harus orang yang betul-betul paham di bidangnya.
"Komisaris harus di bidangnya, tidak boleh yang menjadi anggota Komisaris tidak berlatar belakang dengan tugas dan fungsinya. Jangan dijadikan tempat balas jasa untuk tim sukses," kata Marwan.
TERPOPULER
