Kritik Paket Kebijakan Jokowi, Prabowo : Kita Nggak Boleh Kaya

Suara.com - Prabowo Subianto mengkritisi paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang diluncurkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Menurutnya, paket tersebut malah membuka pintu sebesar-besarnya untuk pihak asing masuk dan menguasai puluhan industri di dalam negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16 tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Indikator-indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri,” kata Prabowo di kediamannya di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018).

Prabowo menekankan bahwa sumber kekayaan sebuah negara terletak pada pasar karena pasar menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat. Dirinya sempat mencontohkan soal ketatnya barang atau produk yang akan masuk ke dalam Amerika.

Hal itu dilakukan Amerika guna menjaga pasar dan sumber-sumber ekonomi yang dikhususkan untuk masyarakat ekonomi Amerika saja.

“Itu lah tujuan sebuah negara, negara harus melindungi rakyatnya. Tapi pemerintah kita justru membuka seluas luasnya kepada asing, semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menilai dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 16 oleh pemerintah, malah akan mempersulit masyarakat untuk hidup lebih sejahtera karena harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang memiliki modal sangat besar.

Apalagi, dalam sistem kapitalisme tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil untuk bisa sukses mengembangkan usahanya karena tidak memiliki modal.

"Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita emak-emak nggak boleh jadi kaya, nggak boleh jadi Makmur. Nggak mungkin, dan kita harus mengakui bahwa sistem kapitalisme tidak memberikan peluang kepada rakyat kecil, dan tidak mungkin seorang pengusaha bisa berhasil kalau tidak dibantu oleh pemerintah," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia memperbaharui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Salah satu alasan diluncurkannya paket itu karena pemerintah melihat kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan mengalami tekanan dan melambat di 2019.

Oleh karena itu pemerintah inisiatif untuk mengambil langkah jangka menengah panjang untuk menghadapi situasi global itu. Salah satu yang menjadi tujuan peluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 ialah supaya bisa menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan global.