Menkop dan UKM Minta PDB Koperasi Ditingkatkan untuk Kesejahteraan

Suara.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Puspayoga, minta agar koperasi mampu meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional demi kesejahteraan masyarakat. Permintaannya ini selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM).

Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 1,71 persen pada 2014, menjadi 4,48 persen pada 2017. Peningkatan tersebut berdampak pada kenaikan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional.

"Itulah achievement dari Presiden Jokowi. Pesan presiden, supaya PDB koperasi harus ditingkatkan lagi," kata Puspayoga, saat membuka program Sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rangka pemberdayaan KUKM di Payakumbuh, Sumatera Barat, Senin (4/3/2019).

Menurutnya, peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB dilakukan melalui program reformasi total koperasi, yakni mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Kedua, melalui langkah rehabilitasi, dan ketiga, melalui pengembangan koperasi.

Dengan upaya tersebut, lanjut Puspayoga, tekad pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercapai, lapangan kerja meningkat, penggangguran dan kemiskinan menurun, maupun gini ratio menurun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pasti disertai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Itulah yang kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, harus disertai dengan pemerataan kesejahteraan," tegas Puspayoga.

Pemerintah juga memberikan kemudahan melalui bantuan modal usaha kepada KUKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan dana bergulir dengan suka bunga rendah. Pemerintah juga menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM KUKM.

Bupati Lima Puluh Kota, Kota Irfendi Arbi mengungkapkan, bantuan Kemenkop dan UKM selama ini telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi di daerah. Bahkan pelaku usaha yang memanfataan bantuan dari pemerintah sudah meningkat skala usahanya hingga mampu ekspor ke pasar luar negeri.

"Kami ucapkan terima kasih, karena program pemerintah pusat sangat luar biasa sekali kepada kita. Apalagi kita ini sering terjadi bencana," ujar Irfendi.

Namun menurut bupati, tantangan terbesar pelaku usaha saat ini adalah  memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya ke depan. Misalnya teknologi bisa memudahkan pelaku usaha untuk mempromosikan produk, hingga bisa dikenal oleh potensial buyer lokal, nasional, bahkan internasional.

"Pelaku usaha sudah harus masuk ke teknologi, sehingga kita bisa promosikan apa yang diproduksi oleh teman-teman UKM. Begitu juga UKM, bisa mengetahui program apa yang yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM," katanya.

Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Menkop dan UKM memberikan bantuan perkuatan modal usaha berupa KUR dan dana bergulir kepada pelaku UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ia juga menandatangani prasasti berdirinya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah perwakilan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE), perkumpulan para istri menteri antara lain Bintang Puspayoga, Kartika Basuki, Rini Sandjojo, dan Koes Moeldoko.

Hadir pula Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Rulli Nuryanto dan Deputi Restrukturisasi, Abdul Kadir Damanik.