Minta UKM Naik Kelas, Pemerintah Dorong Potensi Ekspor

Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) menyelenggarakan "Sinergitas Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) Potensi Ekspor", di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (21/3/2019). Acara ini bertujuan untuk  mendorong koperasi dan UKM naik kelas

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi Bidang Pengawasan. Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, mengatakan, bentuk nyata fasilitasi pemerintah untuk mendorong pelaku UKM naik kelas adalah dengan mendorong mereka memperoleh hak cipta, hak merek atau sertifikasi lainnya.

Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan lainnya.

Meliadi mengatakan, tanpa sertifikat hak merek ataupun sertifikasi lainnya, produk UKM akan sangat sulit menembus pasar ekspor. Setelah mendapatkan sertifikasi, selanjutnya Kemenkop dan UKM mendorong mereka untuk bermitra dengan perusahaan atau dalam wadah koperasi tertentu.

"Bicara soal ekspor, itu semua harus dipersiapkan. Ekspor itu tidak bisa asal jadi lalu diekspor, harus ada standardisasi kualitas dan lainnya. Karena jumlah UKM banyak, maka kita arahkan melalui kemitraan dengan perusahaan yang bisa ekspor," ujarnya.

Selanjutnya untuk bisa menembus pasar ekspor lebih masif, Meliadi juga berharap pelaku UKM memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Penjualan secara online melalui e-commerce mutlak diperlukan, karena menurutnya, era teknologi seperti saat ini tidak dapat dihindarkan.

"Kita juga dorong untuk terus mengembangkan SDM, permodalannya dan teknologinya. Ini kita bantu. Terlebih di zaman online atau e-commerce. Suka tidak suka, kita tidak bisa hindari. UKM harus gunakan teknologi ini, tanpa itu tidak bisa go internasional," imbuh Meliadi.

Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Victoria br Simanungkalit, menambahkan, sinergi antar kedeputian di lingkungan Kementerian dan dengan stakeholder terkait akan terus ditingkatkan. Dengan begitu, koperasi dan UKM akan terlayani dengan optimal sehingga dapat mengakselerasi mereka untuk bisa naik kelas.

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan sistem bisnis koperasi dan UKM, serta peningkatan kapasitas usahanya yang berorientasi ekspor. Kami juga melakukan peningkatan SDM satgas pengawas dalam rangka penguatan lembaga koperasi," tambahnya.

Salah satu unit UKM yang didorong oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran untuk bisa menembus pasar ekspor adalah sampah daur ulang. Menurutnya, potensi dan nilai jual dari sampah daur ulang di Indonesia sangat tinggi, hanya tinggal membutuhkan ketelatenan dan kreativitas pelaku usaha untuk membuat produk yang berkualitas.

Untuk bahan baku sendiri, Victoria mengungkapkan, bahan baku sampah yang bisa didaur ulang untuk dibuat produk sangat banyak. Apalagi banyakbank sampah yang dikelola oleh koperasi.

"Kita ingin masalah sampah ini diselesaikan secara holistik. Permintaan dari China itu luar biasa loh. Nah, produk sampah daur ulang misal kristal itu belum bisa dipenuhi. Kita ingin mitrakan mikro ini untuk bisa hasilkan produk antara," imbuh Victoria.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno, membenarkan bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kementeriannya adalah demi menjaga kualitas koperasi. Dia membenarkan bahwa jumlah koperasi yang banyak belum tentu menentukan kualitas.

"Yang kita kedepankan adalah kualitas. Para pelaku usaha mikro yang punya kesamaan, misal para pengrajin batik, ya bentuklah koperasi, supaya punya ciri khas. Namun harus dijaga kualitasnya, agar bisa memberikan dampak nyata bagi ekonomi," kata Suparno.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Srie Nurkyatsiwi, berharap penyelenggaraan sinergi di wilayahnya tersebut diharapkan dapat membantu koperasi dan UKM di Yogyakarta untuk bisa lebih baik.

Diakuinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta memang sudah cukup baik, namun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih menjadi PR besar. Nilai indeks gini mencapai 0,441 pada Maret 2018, atau yang tertinggi di Indonesia.

"Kami berharap akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan bersama. Ini akan menjadi pertumbuhan atau tambahan yang signifikan dan membantu UKM seperti apa yang jadi program pemerintah DIY," kata Srie Nurkyatsiwi.

Terkait dengan fasilitasi pemerintah terhadap pelaku UKM, Kahono Sumitro, selaku pemilik usaha konveksi di DIY bersyukur sudah mendapatkan hak merek yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurutnya, sertifikat hak merek ini akan menjadi daya tawar yang positif bagi produknya di pasar. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Kahono menegaskan prosesnya mudah dan gratis.

"Sebetulnya tak sulit. Kita gratis, tidak dipungut biaya sepeserpun, tahu-tahu saya dipanggil untuk menerima ini," ujar Kahono, usai menerima sertifikat merek.