REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) yakin dan optimistis Indonesia akan menjadi lumpung pangan dunia pada 2045. Banyak hal yang telah dilakukan, salah satunya dengan mengoptimalisasi irigasi pertanian.
Pemerintah sudah membangun irigasi seluas 3 juta hektare, normalisasi sungai dan bendungan, pompanisai dan membangun embung untuk menampung air.
"Berdasarkan analisis dan tinjauan lapangan, faktor ketersediaan air irigasi merupakan faktor kunci sukses pencapaian target produksi dan juga faktor lahan," kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.
Untuk itu, lanjutnya, Kementan mencanangkan dan melaksanakan program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai melalui perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.
"Saya ingin menjadikan semua lahan tadah hujan bisa teraliri. Solusinya adalah dengan membangun embung, membangun sumur dangkal, sumur dalam, dan embung-embung kecil di seluruh wilayah tadah hujan," jelasnya.
Air hujan yang jatuh bisa dimanfaatkan, tidak hanya sekali, tapi bisa 2 - 3 kali. Embung-embung tersebut sudah dibangun sejak 2 tahun terakhir dan sudah terbangun 30 ribu unit.
"Kalau ini kita bisa dilakukan, insya Allah, lumbung pangan di Indonesia 2045 bisa jadi kenyataan," pungkasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan mengamanatkan agar pada 2019, pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP di daerah dapat dilaksanakan dengan serius dan cepat. Aspek alat dan mesin pertanian, irigasi, lahan, pembiayaan dan aspek pupuk yang sudah tertera dalam DIPA atau POK agar segera dilaksanakan.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy mengatakan, khusus untuk kegiatan air irigasi, pada 2019 akan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber air untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Untuk itu, dia minta bila ada daerah yang memiliki potensi sumber air agar mengajukan kegiatan irigasi.
"Bila lokasi sumber air cukup jauh dari lahan, bisa mengajukan kegiatan pipanisasi. Bahkan kalau perlu, pompa air akan disiapkan," ujarnya.
Sarwo yakin, pihaknya dapat mengantisipasi potensi kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya pada Juli – September 2019. Tiga tahun belakangan ini, Kementan telah melakukan berbagai upaya dengan membuat program jangka panjang dan jangka pendek.
Untuk jangka pendek dengan membuat sumur pantek dan pompanisasi air sungai di wilayah potensial, penyediaan benih unggul tahan kekeringan, pongaturan pola tanam, minimalisir risiko kekeringan, penyediaan asuransi usahatani dan menggenjot pertanaman di lahan rawa, lebak, pasang surut.
"Sedangkan jangka panjang melalui program perbaikan irigasi, bantuan alsintan, pembangunan embung, pengembangan tata air mikro di lahan rawa dan pasang-surut," tambahnya.
Untuk menjamin ketersediaan air irigasi, Kementan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan bendungan, DAM, jaringan irigasi primer dan sekunder, serta melakukan normalisasi sungai dan pembangunan irigasi tersier 3,0 juta hektare.
Sedangkan untuk penyediaan air irigasi secara berkelanjutan, Kementan juga turut bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDT dalam pembangunan embung di seluruh Indonesia.
"Sumber air ini nantinya dapat meningkatkan jumlah produksi lahan 2 kali lipat. Artinya, pada November, Desember, Januari tidak ada paceklik," jelasnya
Kementan telah mengantisipasi musim kemarau melalui beberapa upaya. Di antaranya menyebarluaskan informasi Prakiraan Iklim Musim Kemarau Tahun 2019 dan peningkatan kewaspadaan terhadap kekeringan kepada seluruh gubernur dan dinas provinsi terkait.
Selain itu juga melakukan budi daya pertanaman sesuai iklim dan kondisi setempat, melakukan penanaman menggunakan varietas padi tahan/toleran kekeringan dan berumur, melakukan budidaya tanaman hemat air/SRI, serta melakukan pemantauan langsung secara intensif.
Upaya lain terkait antisipasi musim kemarau, Kementan mulai 2016 memberikan jaminan asuransi terhadap petani melalui Program Asuransi Usaha Tani (AUT).
"Jika terjadi gagal panen atau puso baik akibat serangan organisme pengganggu tanaman, banjir maupun kekeringan, petani mendapatkan ganti rugi Rp 6 juta per hektare," pungkasnya.
TERPOPULER