“Kami jauh dari kata pailit. Kami masih bisa menyelesaikan kewajiban dengan baik. Pinjaman uang ke bank memang dibutuhkan setiap perusahaan sebagai modal kerja,” tegas Gilarsi.
Menurutnya, perusahaan sedang berupaya keras untuk bertranformasi di tengah disrupsi model bisnis dan teknologi saat ini. Perbaikan model bisnis dan teknologi dilakukan tanpa menghilangkan tujuan dasar pendirian usaha.
Pada dasarnya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki visi dan misi untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menghasilkan keuntungan. Dalam konteks ini, Pos Indonesia tak bisa selincah perusahaan swasta dalam bertransformasi.
Pos Indonesia bisa saja mengubah model bisnis seperti perusahaan rintisan (startup), yakni dengan mereduksi biaya tetap, investasi aset dan karyawan demi memperoleh keuntungan bombastis. Namun sebagai perusahaan milik negara, Pos Indonesia juga dituntut peka terhadap kesejahteraan karyawan.
“Hal itu membuat perusahaan tak mudah bertransformasi dengan cara instan,” ujar Gilarsi.
Pada akhirnya, langkah solutif yang paling tepat dilakukan adalah berbenah diri, dengan mendorong anak usaha untuk bergerak lebih lincah, sembari menunggu langkah konkrit pemerintah melakukan penyehatan kinerja terhadap perseroan.
Saat ini, papar Gilarsi, Pos Indonesia memiliki tiga anak usaha, yaitu Pos Logistik, Pos Finansial, dan Pos Properti.
“Tiga anak usaha ini relatif lebih kecil dan lebih lincah. Perusahaan tidak harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh induk. Anak usaha bisa bertransformasi dengan cepat,” ujarnya.
Khusus di lini bisnis finansial, lanjut Gilarsi, perusahaan mengalami disrupsi ganda, baik disrupsi regulasi maupun disrupsi teknologi. Terkait teknologi, disrupsi terjadi mulai dari perkembangan teknologi perbankan hingga kemunculan teknologi finansial (fintech).
Baca Juga: 273 Tahun, PT Pos Indonesia Selalu Ingin Beri Layanan Terbaik
“Kami menyadari, model bisnis yang digunakan pada lini jasa keuangan merupakan sunset industry,” tutup Gilarsi.
