Empat Alasan 33 Perusahaan China Ogah Masuk ke Indonesia

Suara.com - Hasil riset Bank Dunia menggemparkan kondisi ekonomi Indonesia. Bahkan, hasil riset tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik pitam dan geleng-geleng kepala.

Adapun hasil riset Bank Dunia berjudul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia' itu menyebutkan bahwa dalam kurun waktu Juni sampai Agustus 2019, dari 33 perusahaan China, 23 perusahaan memilih Vietnam untum relokasi. Sisanya 10 perusahaan merelokasi ke Malaysia, Thailand, serta Kamboja.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Bhima Yudistira Adhinegara terdapat empat alasan yang membuat perusahaan China ogah masuk ke Indonesia.

Pertama, perizinan investasi di Indonesia masih ruwet. Dia menjelaskan, masih lambannya perizinan di daerah membuat perusahaan asal negeri tirai bambu mikir-mikir masuk ke Indonesia.

"Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah belum klop. Contohnya soal Online Single Submission atau OSS di bawah BKPM pusat dan PTSP di tingkat daerah masih terhambat sinkronisasi izin wilayah. Investor yang sudah mengantongi izin di pusat, di daerah bisa digantung berbulan-bulan. Ibarat masuk satu pintu keluarnya seribu jendela," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Minggu (8/9/2019).

Kedua, insentif pajak Indonesia juga masih kalah dengan Vietnam. Menurutnya, Vietnam memberikan insentif fiskal yang menjanjikan seperti bonus pajak bonus pajak 5-20 persen.

"Ketiga, soal biaya logistik di Indonesia yang mahal di kisaran 22-24 persen terhadap PDB. Artinya, seperempat biaya sebuah produk sudah habis untuk ongkir sendiri. Infrastruktur industri masih tertinggal, belum proses bea cukai yang lama," tutur dia.

Lalu keempat, soal daya saing Sumber daya Manusia (SDM) yang rendah. Di mana banyak investasi manufaktur yang potensial khususnya tekstil, elektronik dan otomotif. Tapi SDM Indonesia hanya andalkan upah rendah.

"Padahal upah bukan faktor utama perusahaan lakukan relokasi industri. Karena SDM kita kurang kompetitif. Yang diajarkan di lembaga pendidikan enggak nyambung sama kebutuhan rantai pasok global," kata Bhima.