Suara.com - Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang disorot oleh publik. Pasalnya, banyak pemimpin BUMN yang terseret korupsi, bahkan terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Darman Mappangara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia diumumkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI (Persero) tahun 2019.
Lantas bagaimanakah respon Kementerian BUMN atas maraknya korupsi?
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyebut bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri yang meminta KPK monitor para pemimpin perusahaan BUMN. Hal ini agar, lanjutnya, para pemimpin tetap waspada dalam menangani suatu proyek.
"Iya justru Ibu Menteri bawa mereka ke KPK. Disitu juga diharapkan kan KPK juga ikut monitor biar lebih baik. GCG terus kita perbaiki, kita kerja sama dengan KPK untuk terus ikut mengawasi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta pada Jumat (4/10/2019).
Menurut Fajar, para pemimpin yang terjaring korupsi itu hanya digoda oleh oknum, sehingga melakukan yang tak dikehendaki kementerian.
"Kalau pengawasan dari kita juga ada pengawasan. Dari RUPS, inspektorat dan lain-lain. Tapi kan kalau oknum kan kita juga engga bisa lakukan," tutur dia.
Dalam hal ini, Fajar mengaku telah mengerahkan segala cara untuk redam aksi korupsi. Kendati demikian, pihaknya akan tetap menggandeng KPK untuk semua perilaku korupsi di perusahan BUMN.
"Salah satu caranya ya dengan KPK dan lain-lain. Mencegahnya seperti apa? Ya banyak yang sudah dilakukan. GCG, kemudian tata cara melakukan business conduct juga kita sudah lakukan, komisaris juga kita harapkan lebih baik lagi ya," katanya.
TERPOPULER
