Suara.com - Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengungkapkan pelaku usaha UMKM masih saja kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman dari perbankan.
Padahal pemerintah mengklaim sudah memberikan segala kemudahan untuk para pelaku UMKM dapat pinjaman kredit perbankan.
"Yang dibutuhkan bagaimana akses pinjaman ini yang dipermudah, selama ini kan akses pinjaman itu dari perbankan, tapi apakah semua compliance para pelaku UMKM dapat diterima perbankan," kata Ikhsan saat dihubungi Suara.com Minggu (27/10/2019).
"Kedua, setiap pengajuan pinjaman perbankan pasti mengecek BI chekin, jadi kadang-kadang hambatannya di sana, dia selalu ngecek bagaimana apakah si pelaku UMKM pernah mengambil kredit, kalau masih ada kredit bank tidak mau memberi pinjaman, padahal dia rutin membayar, berarti kan tidak berdaya itu UMKM," tambah Ikshan.
Maka dari itu kata dia, pelaku UMKM seharusnya tidak hanya mendapat pinjaman dari perbankan saja, tetapi juga bisa dapat pinjaman dari sumber lain. Sehingga UU tentang Pemberdayaan UMKM sangat penting di rumuskan.
Karena salah satu tujuan dari UU ini yakni memberikan pilihan bagi pelaku UMKM untuk dapat pinjaman kredit dari pihak lain selain perbankan.
"Misalkan koperasi atau lembaga keuangan mikro, ini kan sesuai dengan peraturan OJK tahun 2015 tentang sumber pinjaman yang tidak lagi melihat BI chekin. Jadi berikan dong kepercayaan mereka (koperasi) untuk bisa juga menyalurkan pinjaman bagi para pelaku UMKM selain perbankan, seperti Koperasi Unit Desa (KUD)," katanya.
Selama ini kuasa yang diberikan Koperasi untuk melakukan pinjaman kepada para pelaku UMKM masih tergolong kecil. Sehingga dirinya berharap bahwa koperasi kembali diberdayakan untuk bisa memajukan usaha kecil seperti UMKM, lewat peran menyalurkan pinjaman dari pemerintah.
"Tapi harus hati-hati juga, karena banyak koperasi yang nakal, kuasa penyaluran juga harus selektif dilakukan oleh pemerintah," katanya.
TERPOPULER
