Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak menampik jika banyak pihak yang meminta dirinya mundur dari kursi menteri. Bahkan, goyangan itu, kata Erick, tambah kencang jika terdapat masalah pada BUMN.
Erick mengaku bakal terus menjaga kinerja BUMN, sehingga jangan sampai penggantinya pada lima tahun ke depan malah mendapatkan pekerjaan rumah.
"Nanti ada problem lima tahun lagi di menteri selanjutnya, atau mungkin saja saya cuma setahun. Yang mau goyang saya kan banyak," ujar Erick di Kantornya, Selasa (28/1/2020).
Mantan Bos Mahaka Media ini juga mengingatkan kepada jajaran Komisaris agar senantiasa mengawasi kinerja Direksi.
Jangan sampai justru Komisaris bekerja sama dengan Direksi untuk melakukan penyimpangan.
"Saya tidak mau juga komisaris hanya duduk-duduk dan tidak bantu kementerian untuk mengawasi, tapi bukan ambil peran direksi, jangan juga, enggak boleh, kan ada tugasnya," ucap dia.
Sebelumnya, Kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir mencapai sekitar Rp 13 triliun dan diduga disebabkan kasus korupsi, memantik rasa keingintahuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui laman Facebook resminya, Ketua Umum Partai Demokrat itu ikut menyampaikan pandangan tentang skandal tersebut.
Melalui tulisan yang diunggahnya, SBY mengatakan kasus Jiwasraya plus skandal pada jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
Belakang SBY mengakui, mengetahui alasan mengapa sejumlah pihak menginginkan terbentuknya pansus Jiwasraya.
Tujuan tersebut, klaim SBY, di antaranya ialah untuk menjatuhkan menteri dan menyalahkan Jokowi selaku presiden.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya geleng kepala. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
TERPOPULER
