Biro Perjalanan Rugi Rp 2,5 Triliun karena Larangan Umrah ke Arab Saudi

Suara.com - Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Joko Asmoro menghitung pengusaha tour and travel haji dan umrah rugi sampai Rp 2,5 triliun karena larangan umrah ke Arab Saudi. Larangan itu karena ketakutan virus corona masuk Arab Saudi.

Selain kerugian uang, karyawan mereka juga terdampak.

"Potensi penjualan kerugian sampai Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun. Itu dalam satu bulan. Efek luar biasa karena sampai terkena ke tenaga kerja kami," kata Joko di diskusi 'Mengukur Efek Virus Corona: Siapakah kita?' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (29/2/2020).

Joko menyebut jamaah Indonesia untuk mendaftarkan umroh rata-mencapai 100-150 ribu dalam setiap bulan. Adapun kerugian didasari dari data pengelola paket umroh, di mana para jamaah memakai jasa umroh dengan biaya Rp 20 juta.

Joko menyebut akibat penyetopan sementara jamaah Indonesia. Kini, ada sekitar 50 ribu jamaah yang sudah memiliki visa. Kemudian, kemarin ada sekitar 2.393 jamaah yang tidak dapat berangkat dari bandara Soekarno - Hatta.

Selanjutnya, ada sebanyak 1.685 yang sudah berangkat dari Indonesia. Namun, terpaksa diberhentikan di negara transit belum sampai ke arab saudi.

"Yang sempat transit kemarin balik lagi semua. Kecuali yang sudha berada di sana," ungkap Joko.

Maka itu, Joko sudah melakukan pertemuan dengan kementerian agama bersama lembaga terkait dalam pengelolaan jamaah haji yang tertunda.

Hal tersebut bertujuan agar tidak mengakibatkan potensi kerugian semakin tinggi. Maka itu, Joko menyarankan kemenag dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk dapat memberikan kelonggaran waktu dalam penjadwalan ulang jamaah yang tertunda dalam mengurus kembali visa jamaah.

"Berdasarkan pertemuan dengan kemenag dan lembaga terkait untuk menghindari kerugian yg besar dari semua pihak dan ejadian ini di luar kita semua jadi pada punya pemahaman yang sama. Jadi maskapai akan kembali penerbangan ke sana, akomodasi, transportasi, catering bisa di reschedule," ucap Joko.

"Hanya satu permasalahan adalah dalam pembiayaan visa. Karena ini biaya cukup besar sekitar 195-200 USD. Makanya kalau in lebih dari 14 hari itu perlu biaya baru lagi untuk memproses ulang," tutup Joko.