Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah segera memberi kepastian terkait pembatalan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Terutama, memberi kepastian kepada peserta yang telah terlanjur membayar iuran yang telah naik.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menerangkan, terdapat dua skema terkait nasib peserta yang telah terlanjur membayar iuran yang telah naik.
"Pertama bisa direfund, nanti BPJS merefund konsumen yang membayarkan kenaikan itu," ujar Tulus saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).
Kedua, lanjut Tulus, selisih kenaikan iuran tersebut bisa dijadikan deposit bagi peserta, sehingga ke depan meringankan peserta dalam membayar iuran.
"Bisa juga dijadikan deposit buat pembayaran setelahnya jadi dihitung selisihnya," imbuhnya.
Kendati begitu, Tulus menyarankan Presiden Joko Widodo membuat Peraturan Presiden yang baru terkait pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal ini untuk memberi kepastian kenaikan iuran itu dibatalkan pasca putusan Mahkamah Agung.
Untuk diketahui, kenaikan iuran tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial.
"Saya kira salinan putusan segera diminta oleh presiden dan setneg kemudian, karena judulnya pembatalan maka Presiden membuat Perpres yang baru," tutup dia.
Baca Juga: Buntut Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Jokowi Didesak Keluarkan Perpres
