Suara.com - Kementerian Pertanian resmi menghadirkan ATM Pertanian Sikomandan, Rabu (22/4/2020), di Kodim 0501/JP.BS Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk mendukung program ini, Kementan menyiapkan beras sebanyak 45 ton per bulan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.
"Setiap hari kita menyiapkan beras untuk 1000 orang atau 1000 rumah tangga. Dengan harapan 1000 rumah tangga ini bisa mengambil beras lewat ATM Pertanian Sikomandam. Untuk setiap Kodim kita menyiapkan 1,5 ton. Berarti perbulan 45 ton. ATM ini ada di 10 titik di Jabodetabek. 5 di Jakarta, sisanya tersebar di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok," papar Sarwo.
Menurutnya, ATM ini diberinama Sikomandan, karena melibatkan sejumlah Komandan Kodim dalam pendistribusiannya.
"Dengan ATM ini, masyarakat-masyarakat pra sejahtera yang buat cari makan saja susah, bisa mendapatkan beras gratis. Selain itui juga buat keluarga yang terdampak Covid-19 dan telah terdata," jelasnya.
Sarwo menambahkan, peran Ditjen PSP dalam ATM Pertanian Sikomandan adalah menggerakkan mitra usaha, seperti BNI 46, BRI, dan Bank Mandiri, juga BUMN lainnya. Mereka diajak untuk turut serta membantu masyarakat, khususnya kaitan dengan pangan.
Menurutnya, dalam masa pandemi Covid-19 ini, tugas Kementan adalah membantu menyiapkan agar pangan tidak kurang.
"Kementan mempunyai tanggung jawab untuk memberi makan 267 juta orang. Itu tidak boleh kurang. Dan pengadaan beras gratis ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya kelaparan, khususnya di saat Covid-19," paparnya.
Sementara Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, nantinya ATM Pertanian Sikomandan akan hadir di 34 provinsi.
Baca Juga: Antisipasi Kemarau, Kementan Susun Strategi Ketahanan Pangan
"Nanti ATM akan merambah 34 provinsi. kita siapkan skema dengan melibatkan mitra dan stakeholder terkait. Untuk mekanisme penyalurannya, kita serahkan ke TNI," tuturnya.
Menurutnya, kehadiran ATM ini adalah bentuk kepedulian pemerintah, serta sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar pemerintah selalu hadir di masyarakat dalam kondisi apa pun.
