Suara.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (KemenKopUKM) terus melakukan terobosan-terobosan untuk membantu memulihkan kondisi usaha UMKM yang merupakan kelompok usaha yang paling terdampak oleh krisis pandemi Covid-19.
Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menyampaikan jika sebanyak lebih dari 236.980 pengusaha skala kecil dan menengah telah melaporkan kondisi usaha mereka yang terpuruk di tengah situasi pandemi ini.
Pelaku usaha kecil dan menengah ini mengaku telah kehilangan pendapatan dikarenakan mengalami penurunan permintaan atas produk dan jasa yang ditawarkan.
Kehilangan pendapatan ini, paparnya, menjadikan kondisi UMKM semakin terhimpit oleh masalah kredit perbankan, di mana mereka pada akhirnya tidak lagi memiliki kemampuan membayar cicilan pembiayaannya.
“Saat ini pemerintah sudah mencoba membantu masalah cashflow ini dengan memberikan restrukturisasi utang mereka selama enam bulan di mana mereka tidak perlu mencicil, lalu subsidi kreditnya dari pemerintah termasuk menghapuskan pajak untuk UMKM,” jelasnya, dalam acara dialog " Resep UMKM Bangkit Bersama GoFood” ditulis Kamis (2/7/2020).
Teten yang mengaku turun langsung memantau kondisi UKM di berbagai wilayah di Indonesia itu menegaskan jika kelonggaran atau relaksasi pembayaran, yaitu berupa restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada mitra penerima dana bergulir program pembiayaan KemenKopUKM, merupakan salah satu strategi penting untuk menggerakkan kembali roda perekonomian rakyat dengan menghidupkan kembali koperasi dan UMKM di sektor riil.
Teten melihat sejumlah UMKM telah mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan e-commerce sebagai marketplace online bagi penjualan produk dan jasanya.
“Data penjualan e-commerce dalam catatan Bank Indonesia, menunjukkan peningkatan 18% bulan lalu. Penjualan secara online itu meningkat antara lain karena memang ada kebijakan social distancing, kebijakan PSBB, lalu work from home, sehingga orang cenderung belanja lewat online,” ujarnya.
Namun dia menyayangkan UMKM yang terhubung ke marketplace online ini baru 13% atau setara 8 juta. Oleh karenanya, transformasi digitalisasi UMKM sekarang menjadi salah satu prioritas untuk membuka akses-akses pemasaran produk UMKM.
Dalam hal ini, strategi KemenKopUKM antara lain adalah menjalin sejumlah kemitraan strategis, seperti dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengakomodir produk-produk hasil UKM ke dalam e-katalog dan masuk dalam pengadaan belanja pemerintah.
Kemudian, dengan pihak swasta, kerja sama juga dibangun dengan platform digital, seperti GoFood dan Gojek untuk membangkitkan kembali UMKM sektor makanan dan minuman di Indonesia.
Digitalisasi, menurut Teten, juga mendorong proses bisnis mereka lebih efisien dan bisa bersaing, serta bisa mengakses pembiayaan yang lebih besar.
“Ke depannya, digital record kesehatan usaha itu jauh lebih dipertimbangkan dalam memberikan referensi pembiayaan dibandingkan dengan aset. Apalagi mengingat kalau UMKM tidak punya aset, jadi kalau masih model lama, itu akan sulit. Tapi kalau seperti GoFood, mitranya kan UMKM, dari cashflownya mereka bisa ketahuan, mana anggota UMKM yang sudah bergabung dengan GoFood yang sehat. Jadi, nanti bank tinggal tanya GoFood mana perusahaan yang sehat dari segi bisnis. Itu akan mempermudah bank dalam memberikan pembiayaan,” ujar Teten.
Selain solusi di atas, lanjut Teten, KemenKopUKM juga mendorong UMKM untuk terus berinovasi dan melakukan adaptasi bisnis, di mana UMKM dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar yang berkembang saat ini.
Sementara itu, Gojek dan GoFood telah menawarkan solusi komprehensif untuk usaha UMKM kuliner maupun non-kuliner, dari hulu ke hilir, mulai dari otomasi pengelolaan bisnis hingga pengantaran.
TERPOPULER
