Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.640.000
Beli Rp2.500.000
IHSG 5.883,881
LQ45 578,169
Srikehati 285,186
JII 345,557
USD/IDR 17.950

Dorong Pertumbuhan Kuartal III, Penyerapan PEN Perlu Percepatan Realisasi

Chandra Iswinarno

Senin, 24 Agustus 2020 | 21:21 WIB
Dorong Pertumbuhan Kuartal III, Penyerapan PEN Perlu Percepatan Realisasi
Sri Mulyani (kemenkeu.go.id)

Suara.com - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

PEN terdiri dari program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda serta dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. 

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal III 2020 diperlukan percepatan realisasi belanja pemerintah khususnya penyerapan PEN melalui perpanjangan program, percepatan usulan baru, redesain dan penyesuaian program dan penyederhanaan prosedur.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati padai Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Senin (24/8/2020).

“Seperti diketahui bahwa program PEN mencakup anggaran sebesar Rp 695,2 triliun di mana yang sudah di-DIPA-kan atau yang dalam hal ini sudah ada dokumen anggarannya mencapai Rp 387,91 triliun," kata Sri Mulyani.

"Sementara program yang tidak memerlukan DIPA yaitu dalam bentuk insentif perpajakan Rp155,96 triliun hingga sampai sekarang memang masih ada beberapa program yang belum mendapatkan atau dalam bentuk dokumen anggaran untuk dieksekusi," tambah Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan realisasi program PEN hingga pada pertengahan minggu kedua Agustus mencapai Rp 174,79 triliun atau 25,1% dari pagu.

Jika menilik dari semester I dengan realisasi penyerapan adalah sebesar Rp 124,62 triliun dan pada pertengahan Agustus menjadi Rp 174,79 triliun maka ada kenaikan penyerapan sebesar 18,4 persen.

Rincian realisasi dibidang kesehatan Rp 7,36 triliun, perlindungan sosial Rp 93,18 triliun, sektoral K/L Pemda Rp 12,4 triliun, insentif usaha Rp 17,23 triliun dan dukungan UMKM Rp 44,63 triliun.

baca juga

Sementara untuk korporasi masih menunggu realisasi terutama untuk PT PLN dari BUMN. 

“Perubahan dalam PEN untuk program program bansos semuanya diperpanjang hingga Desember karena beberapa bansos memang sifatnya waktu itu ada yang hanya 3 bulan ada yang 6 bulan. Presiden telah menetapkan untuk semua bansos diperpanjang hingga sampai dengan Desember,” katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Supaya Terhindar dari Resesi, Sri Mulyani Keluarkan Tiga Juru Selamat

Supaya Terhindar dari Resesi, Sri Mulyani Keluarkan Tiga Juru Selamat

Bisnis | Senin, 24 Agustus 2020 | 20:42 WIB

Menteri Airlangga Klaim Realisasi Program Ekonomi Nasional Naik 25 Persen

Menteri Airlangga Klaim Realisasi Program Ekonomi Nasional Naik 25 Persen

News | Senin, 24 Agustus 2020 | 17:30 WIB

Sri Mulyani Sewot Gara-gara Penyerapan Anggaran PEN Masih Minim

Sri Mulyani Sewot Gara-gara Penyerapan Anggaran PEN Masih Minim

Bisnis | Senin, 24 Agustus 2020 | 15:04 WIB

Terkini

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 21:10 WIB

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:41 WIB

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:39 WIB

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:35 WIB

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:40 WIB

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:35 WIB

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:29 WIB

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:20 WIB

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:13 WIB

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:33 WIB