Ketum HMS Center: Butuh Kebijakan Ekstrim Pulihkan Ekonomi di Masa PSBB

Suara.com - Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk rakyat Indonesia.

Meski cukup pahit, opsi ini ditempuh agar rakyat tidak menanggung derita lebih mendalam akibat penyebaran Covid-19 yang kurvanya belum juga melandai.

Karena itu, dia berharap penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan pararel agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat sehari-hari terpenuhi.

"Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dengan demikian, Indonesia bisa terbebas dari Pandemi serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi," ujar Hardjuno dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Menurut Hardjuno, penyelamatan Kesehatan rakyat serta pemulihan ekonomi rakyat harus ditempatkan pada skala prioritas.

Sebab, pandemi memberikan tekanan yang cukup siginifikan terhadap ekonomi nasional.

"Jangan cari panggung di Covid-19. Stop semua pencitraan. Mari semua energi positif bangsa diarahkan untuk melawan covid-19 ini," tegasnya.

Beberapa waktu lalu, kebijakan ini direspon negatif oleh pelaku pasar yang ditunjukan dengan anjloknya IHSG.

Tak hanya itu, dampak covid-19 ini menyebabkan nafas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN dan ekonomi keluarga semakin sulit.

Bahkan beberapa sektor usaha kolaps akibat dari lesunya produktifitas dan minimnya penjualan.

Untuk itu, perlu kebijakan ekstrim dari pemerintah guna menyelamatkan ekonomi nasional.

"Saya kira ini menyangkut urat nadi kehidupan dan urat nadi ekonomi nasional maka pemerintah tidak boleh setengah hati menangani persoalan covid ini. Jadi, pemulihan Kesehatan berjalan beriringan dengan upaya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa lagi berjalan secara parsial," imbuhnya.

Secara keseluruhan, Hardjuno menilai penerapan PSBB di DKI Jakarta ini sangat baik.

Bahkan ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia, terutama daerah yang menjadi penyangga ibukota Jakarta.

Namun demikian, penerapan PSBB ini harus terukur dengan memperhatikan ketahanan ekonomi.