Infografis
Selain itu, ia menembuskan surat tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dewan komisaris dan direksi PT Pertamina, serta dewan komisaris dan direksi PT Kilang Pertamina Internasional.
"Apakah tim juga diikutsertakan untuk menyaksikan langsung tata cara pembobotan nilai teknis dan nilai kewajaran harga per item unit? Atau semua tim itu hanya menyaksikan dari jauh atau bahkan hanya menjaga di luar pintu ruangan rapat pembahasan evaluasi tender terhadap semua tahapan?" tanyanya.
Ia menekankan pembangunan kilang ini merupakan proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 sehingga setiap prosesnya harus terus dikawal dengan baik.
Ia berharap tidak terjadi upaya praktik kongkalikong yang dilakukan oleh oknum di tim tender Pertamina dengan salah satu peserta konsorsium yang ikut bersaing.
"Sehingga perihal konfirmasi soal status keterlibatan pendampingan tim Jamintel Kejagung, tim Bareskrim Polri, dan tim BPKP menjadi sangat penting harus dijelaskan ke publik. Hal tersebut untuk mengeliminir adanya kecurigaan publik bahwa proses tender itu tidak transparan, adil dan akuntabel, serta profesional," paparnya.
Yusri memperingatkan kepada semua peserta tender agar mengingat pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat viral belum lama ini bahwa pembangunan kilang ibarat mobil Formula 1 sehingga sopir gocart dan mikrolet sebaiknya tidak memaksakan diri.
"Ingatlah pesan komisaris utama PT Pertamina Holding Ahok, kalau mau ikut balap mobil Formula One, jangan pilih supir yang biasa bawa mikrolet, karena bisa berpontesi berbahaya, jangankan mengharap menang, bisa menyelesaikan perlombaan sampai putaran terakhir saja sudah bagus," tegasnya.
