Suara.com - Untuk mempercepat penanganan stunting di Indonesia, Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya untuk melakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Menteri Sosial (Mensos), Juliari menugaskan Sekjen Kemensos membentuk satu tim lintas kementerian/lembaga untuk segera merumuskan roadmap mengenai penggunaan beras fortifikasi terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Untuk mempercepat, saya mengagendakan rapat dengan kementerian dan lembaga terkait, agar kebijakan ini dapat disepakati oleh lintas lembaga, sehingga implementasi lebih kuat,” katanya, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat dari kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
“Saya minta kementerian dan lembaga terkait untuk turut mendukung, sehingga masalah stunting di Indonesia dapat dikurangi secara efektif dan masif,” kata Ari, demikian sapaan akrabnya.
Kemensos mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan stunting.
“Kami ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo, antara lain untuk mempercepat penanganan stunting di Indonesia, agar target 14 persen tercapai dengan BPNT,” ujarnya, dalam rapat virtual di Jakarta, Senin (12/10/2020).
BPNT, kata Juliari, perlu membuat kajian memasukkan berbagai produk makanan yang memiliki dampak langsung bagi pengurangan stunting.
“Di Kemensos, BPNT telah dan sedang berjalan dengan menyasar pada 19 juta keluarga. Namun dari jumlah yang ada, perlu dirinci satu persatu jenis beras yang dikonsumsi melalui program tersebut,” kata Juliari.
Berdasarkan informasi, ada warga menerima beras fortifikasi yang diyakini bisa memperbaiki gizi anak-anak usia dini ataupun balita.
“Sebagai program masif, kita perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan. Kemensos ditugaskan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melakukan kajian bersama dengan Puslitbang, Bulog, serta BPOM,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Hartono Laras mengatakan, tim yang akan ditugaskan antara lain Kemensos, Kemenkes, BUMN, Kemendagri, Kementan, BKKBN, BPOM, Bappenas dan Kemenperin, untuk segera merumuskan aspek kebijakan karena merupakan program besar dan strategis.
“Ini program besar dan di RPJM 2020-2024 dinyatakan bahwa soal penanganan stunting masuk menjadi program prioritas nasional,” ujarnya.
Pada 2018, angka stunting di Indonesia berada di titik 33,38 persen, lalu turun 27,67 persen, sehingga perlu menurunkan sebanyak 680 kasus orang untuk mencapai angka 14 persen.
“Intinya perlu sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait dalam tim tersebut. Menteri Sosial menginisiasi gelar rapat dan sebelumnya akan disiapkan di Eselon I, meminta pendapat pakar dan akademisi terkait program ini, ” kata Hartono.
Di tempat terpisah, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa Purnama menyatakan, dukungan penuh dan kesiapan untuk penanganan stunting agar lebih cepat.
TERPOPULER
