Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja pegawai TNI/Polri tak masuk dalam refocusing atau pemotongan anggaran.
Dengan begitu, gaji hingga tunjangan kinerja (tukin) masih dianggarkan sesuai anggaran awal.
Menurut Sri Mulyani, pemotongan anggaran TNI/Polri lebih mengarah ke belanja non operasional. Pemotongan anggaran ini dilakukan untuk penanganan pandemi seperti pembelian vaksin dan lainnya.
"Kemenhan dan TNI/Polri, yang perlu melakukan refokusing dilakukan terutama untuk belanja yang memang bisa dilakukan atau dikurangi. Di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional yang tidak perlu direfokusing atau realokasi karena ini yang merupakan prioritas," ujar Sri Mulyani dalam menghadiri Rapim TNI/Polri secara virtual yang ditulis, Selasa (16/2/2021).
Adapun, tutur Sri Mulyani, anggaran TNI yang dipotong diantaranya, perjalanan dinas, paket rapat, hingga biaya peralatan mesin, serta biaya yang bukan sebagai prioritas utama.
"Demikian juga Polri untuk refokusing tidak menyentuh belanja pegawai dan belanja barang yang sifatnya operasional karena itu tidak boleh kompromikan. Namun untuk belanja yang masih dihemat paket rapat, perjalanan dinas, renovasi gedung itu masih bisa ditunda," ucapnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengakui, anggaran Kemenhan hingga TNI/Polri memang paling terbesar kedua dibandingkan Kementrian PUPR.
Ia menambahkan, setengah anggaran dari tiga lembaga merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji hingga tukin anggota TNI/Polri.
"Alokasi anggaran terbesar adalah untuk gaji dan tukin mencapai hampir lebih dari separuhnya atau separuhnya Rp 57 triliun dan Rp 54 triliun, kemudian untuk pembelian alutsista dan keperluan belanja modal TNI dan Polri," pungkas dia.
Baca Juga: Korupsi Perjalanan Dinas, Penyidik Kejari Geledah Kantor DPRD Jeneponto
