REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah hunian tetap (huntap) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, siap dihuni warga terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 230 unit huntap untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di Palu.
Hal ini diungkapkan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Suko Wiyono.
“Kami telah mulai proses penghunian huntap yang telah selesai dibangun. Masyarakat bisa segera menghuni rumah tersebut,” ujarnya, didampingi Kepala Satuan kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulteng, Rezki Agung, saat melaksanakan Proses Penyerahan Kunci Hunian Tetap kepada perwakilan masyarakat di Palu, Senin (15/2/2020).
Adapun proses penghunian akan dibagi menjadi beberapa tahapan, dan diharapkan masyarakat bisa menempati rumah dengan aman dan nyaman. Suko menjelaskan, untuk proses penghunian tahap pertama, pihaknya minta 108 warga terdampak bencana untuk menempati hunian yang dibangun di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga.
"Penghunian tahap pertama akan diisi 108 warga terdampak bencana. Kami berharap, hingga akhir Februari ini, seluruh unit bisa segera dihuni,” terangnya.
Lebih lanjut, Suko menerangkan, huntap berdiri di atas lahan seluas 36 hektare, dan saat ini, pihaknya juga tengah melaksanakan proses akhir penyelesaian bangunan.
Selain membangun hunian, imbuhnya, PUPR juga melengkapi kompleks perumahan tersebut dengan penerangan jalan dan meteran listrik, dengan daya 1.300 watt di setiap unit. Pihaknya juga telah menyelesaikan sarana dan prasarana penunjang, seperti instalasi air bersih, instalasi pembuangan air limbah, ruang terbuka hijau, jalan utama dan jalan lingkungan, termasuk tempat pembuangan sampah terpadu.
Berdasarkan data, sebanyak 630 unit huntap telah selesai dibangun Kementerian PUPR selama 2020 melalui bantuan loan dari National Slum Upgrading Program - Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44.5 miliar.
Pembangunan Hunian Tetap Tahap 1A berada di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebanyak 230 unit dan di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kota Palu sebanyak 400 unit.
“Adapun calon penghuni huntap untuk tahap 1A yang telah terbangun adalah untuk relokasi warga yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan SK Data Warga Terdampak Bencana (WTB),” terangnya.
Pada 28 September 2018, terjadi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di berbagai daerah Sulteng. Berdasarkan perintah langsung Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan penugasan khusus kepada Ditjen Perumahan melalui Direktorat Rumah Khusus untuk memulai pembangunan kembali rumah warga yang terdampak bencana.
Sesuai dengan pembagian peran dalam proses pembangunan, Penyediaan Hunian Tetap 1A sebanyak 630 unit rumah disediakan oleh Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan. Sementara untuk Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), pekerjaan air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan prasarana lainnya dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya, dan untuk jaringan listrik disediakan oleh pihak PLN.
Sebelum menempati huntap tersebut, pada 15 Februari 2021 juga telah dilakukan acara Tasyukuran dan Doa Bersama Hunian Tetap di Kelurahan Duyu, yang dihadiri oleh Walikota Palu. Dengan dibangunnya hunian beserta PSU dan infrastrutur pendukungnya, masyarakat diharapkan mampu kembali pulih dari keterpurukan akibat bencana dan memulai kembali aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi anak-anak secara bertahap ke arah yang semakin baik.
Percepatan pembangunan huntap di lokasi-lokasi lain diharapkan segera terlaksana, sehingga persoalan relokasi warga terdampak bencana akan segera dapat diatasi dan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat berangsur pulih.
TERPOPULER