Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap, balai latihan kerja (BLK) yang telah didirikan bisa digunakan oleh para calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Pendirian BLK juga merupakan upaya untuk perlindungan terhadap mereka.
"Workshop BLK ini kami dedikasikan kepada para CPMI, sebagai salah satu perlindungan kepada mereka," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menyampaikan Sambutan Pembukaan Pelatihan Tahap I dan Peresmian Gedung Workshop Calon Pekerja Migran di BLK Lombok Timur, NTB, Sabtu (20/2/2021).
Ia mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kompetensi CPMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan bagi mereka melalui pelatihan vokasi, yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
"Kenapa kami mulai di Lombok? Karena NTB termasuk provinsi yang menempatkan PMI di luar negeri paling banyak," kata Ida.
Pembangunan workshop ini ini merupakan salah satu pendukung program lompatan Kemnaker yaitu pengembangan pasar kerja luar negeri. Tujuannya untuk memperluas negara penempatan PMI dan masifikasi pengisian jabatan pada sektor-sektor formal.
"Kita tidak akan memberangkatkan PMI ke luar negeri, kecuali PMI yang certified dan memiliki kompetensi kerja," kata Menaker Ida.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang telah menghibahkan lahan untuk perluasan area BLK Lombok Timur.
BLK Lombok Timur memiliki lahan seluas 11,7 hektare. Saat ini, Kemnaker kembali menerima hibah lahan dari Pemkab Lombok Timur seluas 3,5 hektare, yang diserahkan Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Hazmi;
"Kami akan jaga amanah ini dengan memperluas kejuruan. Di antara yang dibutuhkan adalah kejuruan pertanian, sesuai yang diinginkan Pak Bupati yang mewakili masyarakat Lombok Timur," ucapnya.
Baca Juga: Kemnaker akan Jadikan Batam sebagai Pionir Pendirian Balai Latihan Kerja
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengapresiasi upaya Kemnaker yang membangun workshop pelatihan bagi calon pekerja migran. Ia berharap, workshop ini dapat membantu masyarakat meningkatkan kompetensi, serta meminimalkan pekerja migran unprosedural.
"Terobosan Ibu Menteri dengan menghadirkan fasilitas workshop yang luar biasa ini memungkinan teman-teman yang tertarik untuk bekerja di luar negeri memperoleh kompetensi atau keahlian yang memadai, sehingga betul-betul maksimal mereka yang bekerja di luar negeri," kata Zulkieflimansyah.
Sementara itu, Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, menambahkan, selain peresmian workshop bagi CPMI, dalam kesempatan ini juga dilakukan pembukaan pelatihan tahap I BLK Lombok Timur. Pelatihan tahap I ini terdiri dari 5 paket (80 peserta) dengan durasi pelatihan 120 jam atau 27 hari. Adapun kejuruan yang dibuka adalah perhotelan dan kapal pesiar.
Selain itu dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BLK Lombok Timur dengan Asosiasi Industri di Lombok Timur, serta pengukuhan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Industri (FKLPI) Daerah NTB.
Turut hadir dalam acara ini Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono; Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari; Staf Khusus Menaker; Hindun Anisah; Staf Khusus Menaker; Caswiyono Rusdy; dan Kepala BLK Lombok Timur, Sabar.
