Suara.com - Menjelang datangnya bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tahun 2021, pemerintah menargetkan persentase kegagalan pengendalian ketersediaan bahan pangan mencapai 4 persen.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021 secara virtual, Jumat (5/3/2021).
Agung menjelaskan asumsi persentase kegagalan ketersediaan bahan pokok tersebut sudah memasukkan ancaman dari iklim yang tak bersahabat.
"Kesepakatan tersebut sudah dengan memperhitungkan adanya cuaca ekstrem dan gangguan-gangguan pertanaman yang lain," ujar Agung dalam acara diskusi panel Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Bapok secara virtual, Jumat (5/3/2021).
Dirinya pun menjamin ketersediaan bahan pangan menjelang bulan puasa dan lebaran tersebut, sudah sangat mencukupi, mengingat kata dia masih adanya ketersediaan bapok di akhir tahun lalu.
"Antara lain masih tersedianya stok akhir tahun lalu untuk sejumlah bahan pangan, dan telah disusunnya rencana importasi untuk bahan-bahan yang memang harus diimpor," katanya.
Ketersedian bahan pokok tersebut, semisal komoditas beras, yang dia bilang masih ada stok sekitar 7,3 juta ton, jagung sebanyak 854 ton dan minyak goreng sebanyak 512 ribu ton.
Adapun, komoditas bahan pangan yang masuk ke dalam rencana impor pemerintah adalah kedelai sebanyak 1 juta ton, bawang putih 257.824 ton, daging sapi/kerbau 154.398 ribu ton, dan gula pasir 646.944 ribu ton.
"Kedelai meskipun agak ribut, tapi kami bersama-sama dengan Kemendag telah melakukan beberapa langkah yang diharapkan cukup mengendalikan stok kedelai," jelasnya.
Baca Juga: Daya Beli Masih Lesu, Bagaimana Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan?
Kendati demikian, pemerintah bukannya tidak berhadapan dengan masalah dalam mengendalikan ketersediaan bahan pangan menjelang ramadan. Tahun lalu, cerita Agung, terjadi keterlambatan impor untuk komoditas gula pasir.
Keterlambatan impor tersebut kemudian diperparah dengan mundurnya produksi dalam negeri akibat penggilingan tidak dilakukan selama Ramadan.
Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah tahun ini untuk menjaga ketersediaan bahan pangan tertentu, dengan kenaikan kebutuhan yang dinilai berkisar di level normal, yakni 20–30 persen.
