Aprindo Prihatin Sektor Penyedia Konsumsi Rumah Tangga Tak Masuk Sektor Prioritas

Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy N. Mande menyatakan keprihatinannya karena sektor penyedia konsumsi rumah tangga tidak dimasukkan pemerintah ke dalam sektor prioritas dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah hanya menetapkan sektor kesehatan, telekomunikasi, pariwisata, ketahanan pangan, dan produksi sebagai prioritas.

"Tapi pedagang eceran atau pedagang retail sampai hari ini belum mendapatkan status sektor prioritas," kata Roy dalam diskusi bertajuk Ekonomi Politik Pandemi secara virtual, Sabtu (31/7/2021).

Akibatnya, pedagang eceran ataupun retail selama ini tidak pernah memperoleh dana insentif maupun restrukturasi kredit.

Roy juga menyinggung adanya upaya penutupan toko swalayan di daerah karena pemberlakuan kebijakan PPKM  level 4.

"Ada berbagai macam cara bagaimana caranya supaya memang situasi kondisi memang dalam melawan pandemi tetapi menutup toko swalayan itu adalah suatu hal yang menurut kami adalah tidak sesuai," tuturnya.

Sektor penyedia konsumsi rumah tangga  terus mengalami kemerosotan indeks penjualan riil dari bulan ke bulan. Pada April dan Mei, indeks penjualan riil berkontraksi hingga minus 14 persen.

"April saja yang terbaik dalam 15 bulan pandemi tapi setelah itu kita turun dan sekarang malah lebih drop lagi karena memang PPKM darurat kemudian PPKM levelling," katanya.

Setiap hari empat toko tutup

Menurut data Aprindo, setiap hari empat toko tutup karena tidak kuat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Gempuran pandemi serta adanya kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat membuat sebagian pedagang dari level terbawah hingga sekelas ritel tidak sanggup melanjutkan usaha.

"Kami mencatat sepanjang dari bulan April sampai bulan Juli ini ada 2.040 anggota ritel modern Aprindo sudah menutup gerainya, artinya ada sekitar empat toko setiap hari yang tutup," kata Roy.

Jumlah tersebut belum termasuk toko-toko kelontong yang memang tidak masuk sebagai anggota Aprindo.

"Kalau kita kombinasikan totalnya sekitar 2.040, ini belum termasuk toko toko kelontong yang di ruko, yang memang bukan anggota kami, kemudian toko P&D dan lain sebagainya," kata dia.

Angka tersebut juga belum dihitung dengan pedagang-pedagang di daerah. Kondisi ini dinilai Roy akan terus berlanjut. Sebab nasib para pedagang-pedagang juga dilihat dari masa PPKM yang dijalankan pemerintah.

"Artinya kita menghitung hari sama seperti PPKM darurat selalu yang kita hitung sekarang berapa hari lagi selesai, nah, ini kita juga menghitung hari untuk bagaimana dapat tetap beroperasional."