Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.760.000
Beli Rp2.630.000
IHSG 6.318,500
LQ45 630,677
Srikehati 317,136
JII 401,976
USD/IDR 17.600

Petani Kelapa Sawit Belum Rasakan Kemerdekaan

Iwan Supriyatna | Suara.com

Rabu, 18 Agustus 2021 | 09:46 WIB
Petani Kelapa Sawit Belum Rasakan Kemerdekaan
Petani memanen buah kelapa sawit di ladangnya. (Antara/Iggoy el Fitra)

Suara.com - Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai petani sawit belum merasakan merdeka di tengah perayaan HUT RI Ke-76. Hal ini akibat dari tatakelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Negara dan perusahan yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari bisnis perkebunan kelapa sawit tetapi masih saja mengabaikan petani sawit.

Mansuetus Darto Sekjen SPKS Nasional mengatakan, negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya, sementara itu perusahan juga terus mendapatkan keuntungan besar dan menjadi sumber kekayaan bagi konglomerat-konglomerat pemilik perusahan perkebunan sawit.

Kondisi ini tidak sama dengan kondisi petani sawit yang tetap saja miskin dan tidak sejahtera akibat dari buruknya tatakelola perkebunan sawit yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah dan perusahan perkebunan sawit misalnya saja terkait dengan tataniaga sawit di tingkat petani terus menerus menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah sehingga petani merugi sekitar 30 persen setiap kilogramnya dari harga yang harus diterima.

"Petani sawit juga selama ini hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam prakteknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit," kata Mansuetus Darto ditulis Rabu (18/8/2021).

Kebijakan ini, misalnya kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS) dalam implementasinya kebijakan ini hanya mendukung dan memprioritaskan bisnis baru para konglomerat-konglomerat sawit Indonesia yaitu bisnis biodiesel, tercatat melalui kebijakan dana sawit ini konglomerat sawit menerima dari sekitar Rp 57, 72 Triliun dari tahun 2015-2020 atau sekitar 90 persen dari dana sawit melalui subsidi bisnis mandatari biodiesel, sementara petani sawit tetap saja dipersulit untuk mengkases dana tersebut.

"Petani sawit juga hanya menjadi alat diplomasi bagi pemerintah dan perusahan sawit dalam melakukan lobi dan negosiasi kepada negara-negara pembeli minyak sawit dari Indonesia," ujar Mansuetus Darto.

Selalu mengatasnamankan untuk kesejahteran petani sawit tetapi di lapangan petani tidak pernah di urusi dengan serius masalahnya mulai dari legalitas sampai dengan penjulan yang di kuasai tengkulak.

SPKS kemudian berharap dalam momentum dirgahayu kemerdekaan RI ke-76 pemerintah dan perusahan perkebunan agar kedepanya memiliki komitmen yang nyata dalam pemberdayaan petani sawit mulai dari percepatan kemitraan antara perushaan perkebunan dengan petani sawit agar petani sawit tidak lagi menjual TBS melalui tengkulak, mempermudah petani dalam akses petani pendanaan melalui BPDPKS, sampai pada pelibatan petani sawit rantai pasok biodiesel.

Sementara itu Pahala Sibuea Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit, fakta bahwa saat ini petani sawit belum merdeka dalam arti mendapatkan pelayanan dari pemerintah, itu sangat nyata dilapangan banyak petani sawit yang masih miskin dan belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani sawit hal ini diperparah dengan banyaknya peraturan peraturan yang bermunculan belakangan ini, seperti akses dalam mendapatkan pelayanan dari bandan pengelola dana perkebunan seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM petani untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan, untuk itu kami berharap kepada pemerintah agar dapat bermitra dengan Asosiasi Petani dalam pendampingan dan pembinaan petani.

"Selama ini pemerintah masih mengabaikan peran asosiasi petani, padahal asosiasi petani ini yang sangat dekat dgn petani dlm segala hal baik itu untuk pembinaan, pelatihan dan mengajak petani untuk menerapkan sawit berkelanjutan," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Eagle High Plantations Incar Pertumbuhan Pendapatan Double Digit di 2021

Eagle High Plantations Incar Pertumbuhan Pendapatan Double Digit di 2021

Bisnis | Jum'at, 13 Agustus 2021 | 07:53 WIB

Terbatas Sarana Sekolah Daring, Ponpes di Muaraenim Gelar Belajar di Bawah Pohon Sawit

Terbatas Sarana Sekolah Daring, Ponpes di Muaraenim Gelar Belajar di Bawah Pohon Sawit

Sumsel | Rabu, 11 Agustus 2021 | 08:02 WIB

Harga Sawit Tingkat Petani Naik Jadi Rp1.500 Per Kg

Harga Sawit Tingkat Petani Naik Jadi Rp1.500 Per Kg

Sumut | Selasa, 10 Agustus 2021 | 13:39 WIB

Terkini

Hormati Kontrak, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Kuota Ekspor Gas pada 2026

Hormati Kontrak, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Kuota Ekspor Gas pada 2026

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 16:15 WIB

Rupiah Rp17.674 per Dolar, Pasien di Desa Hingga Penderita Kanker Ikut Terancam

Rupiah Rp17.674 per Dolar, Pasien di Desa Hingga Penderita Kanker Ikut Terancam

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 16:01 WIB

Rupiah Anjlok Lagi, Danantara Sumberdaya Indonesia Jadi Biang Kerok

Rupiah Anjlok Lagi, Danantara Sumberdaya Indonesia Jadi Biang Kerok

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 15:57 WIB

Rosan Akui Kontrak Eksportir Bisa Dievaluasi lewat BUMN Ekspor Baru PT DSI

Rosan Akui Kontrak Eksportir Bisa Dievaluasi lewat BUMN Ekspor Baru PT DSI

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 15:44 WIB

Saham TPIA Terjun ke Level Terendah Hingga Isu Margin Call, Manajemen Buka Suara

Saham TPIA Terjun ke Level Terendah Hingga Isu Margin Call, Manajemen Buka Suara

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 15:36 WIB

ESDM Siapkan Gas CNG 3 Kg Pengganti LPG, Begini Skemanya

ESDM Siapkan Gas CNG 3 Kg Pengganti LPG, Begini Skemanya

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 15:14 WIB

Mendag Siapkan Aturan Baru usai BUMN Ekspor PT DSI Dibentuk Danantara

Mendag Siapkan Aturan Baru usai BUMN Ekspor PT DSI Dibentuk Danantara

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 15:06 WIB

Promo JSM Superindo Terbaru Minggu Ini 22-24 Mei 21026, Daging Ayam Diskon 40 Persen!

Promo JSM Superindo Terbaru Minggu Ini 22-24 Mei 21026, Daging Ayam Diskon 40 Persen!

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 14:58 WIB

Dari Rp34 Miliar Tinggal Rp15,3 Miliar, Trader Ini Jadi Korban Jumat Berdarah Kripto

Dari Rp34 Miliar Tinggal Rp15,3 Miliar, Trader Ini Jadi Korban Jumat Berdarah Kripto

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 14:24 WIB

Lalamove Masuk Jerman, Bidik 3,4 Juta UKM dengan Logistik On-Demand

Lalamove Masuk Jerman, Bidik 3,4 Juta UKM dengan Logistik On-Demand

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2026 | 14:08 WIB