KPK Awasi Indofarma Terkait Impor 50 Juta Dosis Vaksin dari India

Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi

Kamis, 02 September 2021 | 09:25 WIB
KPK Awasi Indofarma Terkait Impor 50 Juta Dosis Vaksin dari India
Ilustrasi Gedung KPK.

Suara.com - PT Indofarma Tbk (INAF) bakal diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan importasi vaksin dari India.

Penugasan importasi itu sesuai dengan Surat Menteri Kesehatan Nomor SR.03.03/Menkes/872/2021 tanggal 15 Juli 2021 memberikan persetujuan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk menugaskan/menunjuk PT lndofarma Tbk (Perseroan) guna melakukan importasi vaksin Covid-19 dengan jenis dan jumlah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12790/2020.

Dikutip dari keterbukaan informasi perseroan, INAF telah melakukan kerja sama dengan penyedia vaksin Covovax (Novavax, Inc) yaitu Serum Institute of India Pvt Ltd (SIIPL) India sebanyak 50 juta dosis pada tahun 2021.

Novavax, Inc dan SIIPL telah melaksanakan kerja sama lisensi untuk pengembangan dan komersialisasi NVXCoV2373, kandidat vaksin COVID-19 Novavax, Inc, untuk Low Middle Income Countries (LMIC) dan India.

Berdasarkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tim Direktorat Monitoring KPK telah melaksanakan diskusi mendalam terkait penugasan Perseroan untuk pengadaan vaksin Covovax (Novavax, Inc) pada tanggal 24 Agustus 2021.

KPK berperan sebagai upaya prevensi apabila terdapat potensi korupsi atau fraud dalam proses pengadaan vaksin Covovax (Novavax, Inc) yang dilakukan oleh Perseroan.

Selain itu, KPK akan memberikan rekomendasi sebagai bagian antisipasi agar tindak korupsi tidak terjadi.

Perseroan juga telah melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan mendapatkan Sertifikat SMAP ISO 37000:2016 pada tanggal 12 Oktober 2020 yang berlaku sampai dengan 11 Oktober 2023.

Pencapaian tersebut diharapkan dapat mendorong semangat seluruh insan di Perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance dan menegakkan budaya anti korupsi, anti suap, dan anti fraud dalam rangka mewujudkan budaya korporasi yang bersih, sehat, jujur, dan adil.

baca juga

Perseroan terus melaksanakan program pemeliharaan kepedulian anti penyuapan SMAP ISO:37001.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jaksa KPK Sebut Aa Terima Uang Haram, Pejabat KBB: Itu Honor Narasumber

Jaksa KPK Sebut Aa Terima Uang Haram, Pejabat KBB: Itu Honor Narasumber

Jabar | Kamis, 02 September 2021 | 06:00 WIB

Begini Respon KPK Soal Putusan MK Terkait Alih Status Pegawai

Begini Respon KPK Soal Putusan MK Terkait Alih Status Pegawai

News | Rabu, 01 September 2021 | 22:40 WIB

Oknum Pegawainya Minta Uang Ke Eks Bupati Mursini, KPK: Kami Akan Telusuri

Oknum Pegawainya Minta Uang Ke Eks Bupati Mursini, KPK: Kami Akan Telusuri

News | Rabu, 01 September 2021 | 21:55 WIB

Terkini

MIND ID Jajaki Kolaborasi Global untuk Percepat Pengembangan Industri Mineral Rendah Karbon

MIND ID Jajaki Kolaborasi Global untuk Percepat Pengembangan Industri Mineral Rendah Karbon

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 21:46 WIB

Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi

Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:36 WIB

Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:23 WIB

Operasi Plastik Bikin Registrasi SIM Biometrik Gagal? Ini Cara Mengatasinya

Operasi Plastik Bikin Registrasi SIM Biometrik Gagal? Ini Cara Mengatasinya

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 21:20 WIB

Prabowo Puji Kinerja Gubernur Anwar Hafid di Sulteng, Siapkan Tambahan Insentif Fiskal untuk Daerah

Prabowo Puji Kinerja Gubernur Anwar Hafid di Sulteng, Siapkan Tambahan Insentif Fiskal untuk Daerah

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:19 WIB

China-Indonesia Perkuat Kolaborasi AI, Gim, dan Industri Kreatif Digital

China-Indonesia Perkuat Kolaborasi AI, Gim, dan Industri Kreatif Digital

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 21:11 WIB

Menkeu Suahasil Kena Semprot Ekonom UGM Usai Minta Masyarakat Tutup Defisit Setoran Pajak

Menkeu Suahasil Kena Semprot Ekonom UGM Usai Minta Masyarakat Tutup Defisit Setoran Pajak

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 21:05 WIB

Aturan Diubah Demi Cawapres: Luka Kepercayaan Publik terhadap MK

Aturan Diubah Demi Cawapres: Luka Kepercayaan Publik terhadap MK

Your Say | Sabtu, 14 November 2026 | 21:00 WIB

AHY Singgung KLB Demokrat Sibolangit, Ini Pesan untuk Kader Sumut

AHY Singgung KLB Demokrat Sibolangit, Ini Pesan untuk Kader Sumut

Sumut | Sabtu, 14 November 2026 | 20:59 WIB

PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?

PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 20:52 WIB

×