Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan atas beberapa poin dalam Uji Materi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil revisi nomor 19 tahun 2019.
Salah satu poin yang diputuskan MK menyatakan bahwa, proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga tetap konstitusional.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa KPK telah melaksanakan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak yang berwenang dan berkompeten," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (1/9/2021).
Lembaga antirasuah, kata Ali, sedari awal konsisten selalu menghormati hasil pemeriksaan maupun putusan terkait proses alih status pegawai KPK menjadi ASN dari lembaga-lembaga sesuai kewenangannya.
"Baik hasil pemeriksaan yang outputnya rekomendasi maupun putusan peradilan yang sifatnya mengikat dan memaksa untuk ditindaklanjuti para pihak," ujar Ali.
Gugatan uji materiil terkait UU KPK nomor 19 tahun 2019, kata Ali, dipandang sebagai wujud perhatian dan kecintaan pemohon kepada pemberantasan korupsi.
"Oleh karenanya, kami berterima kasih sekaligus berharap publik terus memberikan dukungan kepada KPK agar pantang surut bekerja memberantas korupsi, demi mendukung perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," imbuhnya.
Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan dalam uji material undang- undang KPK Nomor 19 tahun 2019 terkait proses alih status pegawai KPK. Dalam keputusan uji materiil, MK menyatakan TWK tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap konstitusional.
"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK Jakarta.
Hasil dalam uji materil itu diputuskan sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, yang masing-masing sebagai anggota.
Putusan tersebut menjawab gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia.
Dalam petitumnya, Yusuf Sahide meminta MK menyatakan dua pasal di UU No 19 tahun 2019 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945.
Kedua pasal tersebut adalah pasal 69B ayat (1) yaitu "Pada saat UU ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan."
Serta pasal 69 C yang berbunyi "Pada saat UU ini mulai berlaku, Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
TERPOPULER
