Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan ada 7 agenda prioritas terkait jalur keuangan atau finance track yang difokuskan pada penanganan isu-isu global.
Terkait pandemi Covid-19 masih akan menjadi menu utama yang bakal dibahas dalam pertemuan para Kepala Negara maju dan berkembang.
"Agenda di finance track yang akan dibahas kita akan ada 7 agenda," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers virtualnya, Selasa malam (14/9/2021).
Sri Mulyani menjelaskan untuk agenda pertama dan yang penting adalah mengenai negara-negara di G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global.
"Tadi disebutkan temanya recover togother and and recover stronger itu untuk bisa bersama dan menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global," katanya.
Menurut dia pandemi membuat negara-negara G20 melakukan upaya keras dalam memformulasikan kebijakan fiskal mereka masing-masing agar bisa bertahan dari serangan virus corona, termasuk bagi Indonesia.
"Kebijakan fiskal seperti di Indonesia yang extraordinary di mana kita membolehkan adanya defisit di atas 3 persen tidak berjalan selamanya dan semua negara juga menghadapi situasi yang sama," katanya.
Kedua, bagaimana semua negara akan lihat bagaimana dampak Covid-19 di bidang kesehatan dampak scaring atau luka dari perkeonomian akibat Covid-19.
"Ada suplai dirsupsi, corporate yang alami kesulitan neraca dan tidak kemudian demikian saja bisa kembali pulih," katanya.
Ketiga, mengenai kebijakan mata uang digital bank sentral yang dalam pembahasannya juga akan banyak melibatkan gubernur bank sentral anggota G20.
Keempat, mengenai sistem keuangan yang berkelanjutan. Menurut Sri Mulyani, agenda ini penting dibahas karena berkaitan dengan perubahan iklim sehingga sistem keuangan harus didorong ke arah yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Presidensi G20, Sri Mulyani Mau Bawa Isu Strategis Perpajakan
Kelima, mengenai pembayaran lintas batas negara yang terjadi seiring dengan digitalisasi ekonomi. Anggota G20 akan membahas sistem pembayaran lintas batas yang cepat, murah, dan transparan.
Keenam, mengenai inklusi keuangan untuk digitalisasi UMKM. Sri Mulyani menyebut digitalisasi UMKM menjadi agenda strategis dan membutuhkan dukungan dari sisi moneter untuk terus berkembang.
Terakhir, mengenai perpajakan global. Menurutnya, pembahasan mengenai perpajakan internasional tersebut tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.
"Kita akan membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan Global taxation Principal disini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax insentif, tax digitalisasi, praktek penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan tadi dengan base erosion profit shifting (BEPS) dan tax transparansi dan juga tax certainty juga keutamaan memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan," pungkasnya.
