Suara.com - Merger PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) disebut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, membuat adanya empat tantangan.
"Pertama, peningkatan dan standardisasi pelayanan di semua pelabuhan Pelindo yang didukung standardisasi proses, SDM, dan teknologi (fasilitas) dengan sistem informasi yang terintegrasi, baik antarpelabuhan maupun antara pelabuhan dan pengguna," kata Setijadi.
Selanjutnya, diperlukan penataan hub & spoke kepelabuhanan Indonesia, dengan tantangan utama mengurangi pelabuhan pintu ekspor-impor.
Pembatasan menjadi hanya 2-5 international hub port akan meningkatkan volume barang secara signifkan di beberapa pelabuhan hub ini yang berpotensi menarik direct call untuk mother vessel.
Hal itu menurutnya bisa jadi strategi guna meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia secara global, termasuk mengalihkan pengiriman yang selama ini melalui Singapura.
Upaya itu harus dibarengi dengan penataan jaringan pelabuhan pengumpan (spoke)-nya bukan hal mudah, namun perlu menjadi prioritas dalam jangka panjang.
Ketiga, pengembangan sistem transportasi multimoda. Sehingga, Pelindo bisa memaksimalkan peran integrasi pengiriman barang secara end-to-end dengan melibatkan perusahaan pelayaran dan operator transportasi jalan dan rel.
Berdasarkan data dari Pelni dan INSA, biaya kepelabuhanan sekitar 31 persen dan biaya transportasi laut sekitar 19 persen, sementara biaya transportasi hinterland mencapai sekitar 50 persen.
Keempat, kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan perekonomian antarwilayah. Pada tahun 2020, misalnya, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen).
Setijadi menambahkan, SCI mengapresiasi keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan merger BUMN layanan jasa pelabuhan itu.
Ia berharap Pelindo akan berperan melalui pelabuhan-pelabuhannya di empat wilayah yang berkontribusi terhadap PDB masih rendah, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).
"Menurut UU No. 19/2003 tentang BUMN, selain mengejar keuntungan, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN lainnya adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya," pungkasnya.
TERPOPULER
