Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menekankan agar Balai Latihan Kerja (BLK) terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar, guna meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah.
Dalam menyukseskan program tersebut, Kemnaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Menaker Ida mengatakan, saat ini pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 Provinsi yang diprioritaskan, di mana salah satunya adalah Provinsi Maluku.
"Tadi saya beserta beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja mendampingi Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur. Di dalam rapat tersebut Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja, serta pelatihan kewirausahaan mandiri," ungkap Menaker Ida saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan MoU dengan mitra pelatihan di BLK Ambon, Rabu (13/10/2021).
Ida menyebut, sebelumnya, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa.
Di satu sisi terkait peningkatan kompetensi, Menaker Ida menekankan agar BLK Ambon harus menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan industri, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Maluku.
Lebih lanjut, Ida menyambut baik atas MoU yang dilakukan oleh pihak industri dengan BLK Ambon. Menurutnya, upaya ini sangat dibutuhkan sebagai upaya dan sinergi dari BLK sebagai lembaga pelatihan dengan para pemangku kepentingan yang ada, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, juga masyarakat.
"Upaya dan sinergitas inilah yang hendaknya didorong secara maksimal untuk memperoleh dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun secara regional di wilayah Provinsi Maluku," ujar Ida.
TERPOPULER
