Ada Nama Erick Thohir dan Luhut Dalam Lingkar Cuan Tes PCR, Stafsus BUMN: Lihat Data

M Nurhadi

Rabu, 03 November 2021 | 07:22 WIB
Ada Nama Erick Thohir dan Luhut Dalam Lingkar Cuan Tes PCR, Stafsus BUMN: Lihat Data
Petugas kesehatan beristirahat di sela melakukan tes usap (swab test) PCR di Jakarta, Jumat (29/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut mengomentari isu keterlibatan Erick Thohir dalam cuan besar kebijakan tes PCR

Erick Thohir jadi salah satu pihak yang dituding untung karena kebijakan tes PCR, selain Menko Luhut yang sebelumnya juga dituding hal serupa. 

Menanggapi ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, isu keterlibatan Erick tersebut sebagai isu yang sangat tendensius.

Menurut dia, pelaku industri yang menyediakan tes PCR memang sangat besar. Namun, Erick sudah tidak lagi terlibat dalam proses bisnis setelah menjadi menteri.

"Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Pak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700 ribu," kata Arya dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

"Jadi bisa dikatakan hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5% jadi 97,5% lainnya dilakukan pihak lain," sambung dia.

Ia melanjutkan, salah satu pemilik saham PT GSI adalah Yayasan Adaro dengan kepemilikan sebesar 6%. Dengan porsi itu, menurutnya tidak memiliki potensi signifikan.

Yayasan Adaro Bangun Negeri memiliki kaitan erat dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), pada perusahaan yang disebut terakhir, Garibaldi 'Boy' Thohir menjadi direktur utama, yang tak lain adalah kakak kandung dari Erick Thohir.

"Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5% melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6% [memegang saham PT GSI]. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," kata dia.

baca juga

Selain itu, menurut dia, Erick dinilai sudah tidak aktif mengelola proses bisnis di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Selain itu, ia mengklaim, kebijakan PCR tidak dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Pemerintah juga tidak menunjuk lab tertentu untuk melakukan PCR.

Padahal, jika PCR tidak diwajibkan, dapat membantu PT Angkasa Pura (Persero) I-II, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), perusahaan penerbangan, dan hotel.

Tak hanya Erick, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga dituding cuan banyak dari bisnis tes PCR.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menghitung Cuan Bisnis PCR yang Disebut-sebut Melibatkan Erick Thohir dan Luhut

Menghitung Cuan Bisnis PCR yang Disebut-sebut Melibatkan Erick Thohir dan Luhut

Bisnis | Rabu, 03 November 2021 | 06:43 WIB

Hasil Tes PCR Berbeda, Klinik Kerap di Komplain Hingga Somasi

Hasil Tes PCR Berbeda, Klinik Kerap di Komplain Hingga Somasi

Kaltim | Selasa, 02 November 2021 | 19:53 WIB

Manajemen Klinik Juanson Klaim Gugatan Warga Sudah Selesai, Kasus Tidak Dilanjutkan

Manajemen Klinik Juanson Klaim Gugatan Warga Sudah Selesai, Kasus Tidak Dilanjutkan

Kaltim | Selasa, 02 November 2021 | 19:08 WIB

Epidemiolog: Tes PCR Hanya Tepat untuk Pelaku Perjalanan Lintas Negara

Epidemiolog: Tes PCR Hanya Tepat untuk Pelaku Perjalanan Lintas Negara

Riau | Selasa, 02 November 2021 | 18:46 WIB

Syarat Penerbangan Terbaru Mulai 2 November 2021, Pakai PCR atau Antigen?

Syarat Penerbangan Terbaru Mulai 2 November 2021, Pakai PCR atau Antigen?

News | Selasa, 02 November 2021 | 18:30 WIB

Pemerintah harus Konsisten, Jangan Ubah Lagi Kebijakan PCR yang Kesankan Bela Pebisnis

Pemerintah harus Konsisten, Jangan Ubah Lagi Kebijakan PCR yang Kesankan Bela Pebisnis

News | Selasa, 02 November 2021 | 17:54 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×