Mukernas Gapensi 2022 Momen Kebangkitan Konstruksi

Iwan Supriyatna | Suara.com

Senin, 24 Januari 2022 | 17:26 WIB
Mukernas Gapensi 2022 Momen Kebangkitan Konstruksi
GAPENSI menggelar Musyawarah Umum Nasional (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau M2G.

Suara.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) menggelar Musyawarah Umum Nasional (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau M2G.

Acara Mukernas dibuka oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Melalui Mukernas ini, diharapkan menjadi momentum bagi industri konstruksi nasional untuk bangkit.

Dalam pidato pembukaan MUKERNAS Gapensi 2022 tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan akan memberikan relaksasi terkait Izin Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR. Ia berharap dengan relaksasi tersebut, para pelaku usaha konstruksi dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.

“Kami akan memastikan agar relaksasi untuk Izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera,” ujar dia ditulis Senin (24/1/2022).

Basuki menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan melibatkan para kontraktor lokal. Bahkan, dalam waktu dekat, Kementerian PUPR akan melaksanakan tender proyek infrastuktur sekitar 800 pekerjaan dengan total nilai proyek hingga hampir mencapai Rp 20 triliun.

“Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya mulai dari kelas usaha kecil, menengah maupun besar,”ujar dia.

Sementara itu, Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia dalam pidato pembukaannya mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan perizinan terutama di sector yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem Online Single Sumbmission (OSS) sebagai implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata dia.

Ketua Umum Gapensi, Iskadar Z Hartawi mengatakan di tahun ini industri konstruksi diharapkan dapat kembali bergairah pasca digilas Pandemi selama 2 tahun terakhir. Apalagi, di tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap pada komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrasturktur di berbagai wilayah.

“Dengan diteruskannya proyek infrastruktur oleh pemerintah, seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksana konstruksi nasional, ” ujar dia.

Meski demikian, Iskandar berharap pemerintah tetap melibatkan para kontrakstor swasta lokal di berbagai daerah dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, dalam praktik di lapangan, masih terjadi konglomerasi BUMN yang justru membuat para kontraktor lokal hanya sebagai penonton.

“Ada konglomerasi konstruksi yang dikuasai oleh perusahaan konstruksi BUMN, sehingga sangat sulit bagi kontraktor lokal dan nasional untuk bisa berperan dan terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut,” kata dia.

Senada dengan Iskandar, Wakil Ketua IX, BPP Gapensi, Didi Aulia mengatakan, dengan bangkitnya industri konstruksi dapat menggerakan roda ekonomi baik di derah maupun pusat. Pasalnya, jasa konstruksi memiliki multiplier effect kepada sektor lainnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 8 juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lolal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.

“Dampak bagi perekonomian sangat besar, baik untuk daerah dimana pembangunan infrastuktur tengah digencarkan, maupun di pusat, kuncinya adalah keterlibatan pelaku jasa konstruksi lokal,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum VI GAPENSI, Ruslan Rivai mengatakan, dalam Mukernas 2022 ini, GAPENSI menyampaikan beberapa pokok pikiran yang selama ini menjadi tantangan bagi para kontraktor di daerah dan pusat. Pokok pikiran tersebut antara lain mengenai relaksasi perijinan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR, kebijakan pemerintah yang menetapkan harga terendah untuk proyek infrastuktur pemerintah, perlindungan bagi pangsa pasar usaha kecil dan menengah dengan melarang Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi besar melakukan aktifitas usaha pada pangsa pasar kecil dan menengah dan bantuan pembiayaan bagi pelaku jasa kontruksi nasional baik bank maupun non bank.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menteri PUPR Segera Beri Keringanan Izin Usaha Konstruksi

Menteri PUPR Segera Beri Keringanan Izin Usaha Konstruksi

Bisnis | Minggu, 23 Januari 2022 | 08:33 WIB

Survei BMKG: Konstruksi Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Banten Tak Sesuai Standar

Survei BMKG: Konstruksi Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Banten Tak Sesuai Standar

News | Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:27 WIB

Tingkatkan Likuiditas, PTPP Berencana Lepas Aset Properti dan Peralatan Berat Konstruksi

Tingkatkan Likuiditas, PTPP Berencana Lepas Aset Properti dan Peralatan Berat Konstruksi

Bisnis | Kamis, 20 Januari 2022 | 23:02 WIB

Terkini

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:27 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:55 WIB

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:48 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:31 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB