Menteri Bahlil Luruskan Ucapannya soal Pengusaha Minta Pilpres Diundur

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluruskan ucapannya terkait pengusaha yang meminta pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 diundur. Ucapan ini, sempat menjadi polemik oleh banyak orang. 

Namun demikian, menurut Bahlil, ucapannya tidak bermaksud untuk membuat polemik. Hanya saja, dalam pemulihan ekonomi nasional semua komponen harus stabil, mulai dari kondisi politik hingga keamanan nasional.

"Kalau boleh tanyakan juga, apa mungkin pemulihan ekonomi itu terwujud karena tak ada stabilitas? Omong kosong pemulihan ekonomi tanpa stabilitas, itu komponennya dari persoalan hukum dan keamanan, instrumennya politik," ujar Bahlil dalam Economy Outlook yang digelar Hipmi, Selasa (25/1/2022).

Mantan Ketua Umum Hipmi ini melanjutkan, semua pihak harus berpikir cerdas dalam kondisi pandemi. Bahlil menjelaskan, semua pihak harus tahu apa yang dibutuhkan negara untuk pemulihan ekonomi.

"Jadi harus cerdas, negara ini butuh apa? Butuh pengendalian Covid-19 butuh pemulihan ekonomi, atau butuh demokrasi dengan konteks pemilu, kenapa harus tabu? Silakan diskusikan, bukan barang haram dibicarakan," ucap dia.

Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkak terus-menerus.

Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Di mana survei hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.

Bahlil kemudian menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden dapat diundur.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.