Oligarki Mencengkram Proyek Biodiesel

Faisal juga mempersoalkan klaim pengusaha yang menilai dana yang dikelola BPDPKS merupakan dana dari pengusaha sawit lewat potongan ekspor dan harus dikelola pengusaha. Menurut Faisal, klaim ini sesuatu yang sangat keblinger, seolah-olah ada negara di dalam negara.

Menurut Faisal, sebanyak 40 persen dari dana sawit itu justru dari sawit rakyat, oleh karena itu harus ada ketidakterwakilan petani secara resmi dalam struktur BPDPKS, untuk mengarahkan kepada program peremajaan sawit dan program lainnya.

Lebih lanjut kata Faisal, Pemerintah belum peka terhadap keberpihakannya pada sector sawit yang terdapat jutaan rakyat di dalamnya, dimana setiap ekspor sawit terdapat kebijakan pungutan ekspor dan juga pajak ekspor dalam UU Bea Cukai, dimana kebijakan pajak ekspor ini merugikan petani karena pengekspor tidak mau labanya turun, semakin tinggi pajak ekspor semakin turun harga sawit di tingkat petani karena struktur pasarnya oligopoly. Jadi petani kena pajak ekspor dan pungutan ekspor.

Faisal juga mengatakan bahwa pengusaha bisnis biodiesel dijamin tidak pernah rugi. Karena ketika harga sawit naik, maka komponen dari biofuelnya juga naik dikaitkan dengan internasional, maka akan mendapatkan dari dana sawit supaya tidak rugi. Bahkan sebelum covid, pengusaha biodiesel juga mendapatkan subsidi dalam program PEN, dari APBN sebesar 2,67 triliun.

Benny Kabur Harman, Anggota DPRRI, mengatakan bahwa dari sudut pandang politik, gagasan tentang pengembangan biodiesel sudah disampaikan oleh Presiden sejak kampanye pemilu dan pidato kenegaraan di MPR dan DPR, yang semata-mata hanya untuk menyenangkan para oligarki atau orang-orang kuat yang berkepentingan di dalamnya.

Pengembangan biodiesel ini juga mengandung masalah ditengah persoalan kelapa sawit di sector hulu, dimana terdapat jutaan hektar dalam kawasan hutan lindung. Akan tetapi, Pemerintah atau negara terkesan membiarkan hutan lindung kita dirambah oleh kekuatan modal di sector kelapa sawit.

Menurut Benny Harman, yang ditakutkan pada saat ini dan ke depan adalah kekuatan modal dari segelintir orang kuat dari bisnis sawit dan biodiesel ini ikut mempengaruhi demokrasi electoral yang kita jalankan. Demokrasi electoral yang dijalankan itu ditentukan oleh orang-orang kuat yang memiliki modal besar dari bisnis sawit yang berada didaerah penghasil sawit, maka orang-orang kuat ini akan ikut menentukan pemimpin-pemimpin lokal di daerah sawit.

Mereka bisa membentuk konsorsium atau sindikasi politik yang istilah politiknya disebut oligarki tadi, untuk membiayai seorang kepala daeerah hingga berhasil menjadi pemimpin dengan menyiapkan infrastuktur politiknya. Sehingga ada konflik kepentingan.

Sehingga ketika kepala daerah terpilih tadi akan disodorkan surat komitmen atau kontrak politik yang akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemimpin daerah baik langsung atau tidak langsung untuk lebih menguntungkan kelompok kelompok tersebut. Di sinilah tidak terjadi persaingan sehat di dalam bisnis sawit ini. Ini terjadi pada tingkat daerah kabupaten kota dan juga provinsi.

Dan bukan tidak mungkin, karena sumber dari kekuasaan ini juga dari pusat maka, ini nanti juga merambah ke tingkat nasional, dimana pemimpin nasional bukan tidak mungkin juga akan ditentukan oleh pengusaha pengusaha yang membentuk konsorsium untuk membiayai seseorang menjadi presiden.

Sehingga tidaklah heran, banyak kepala daerah pada saat ini yang terjebak pada masalah hukum karena membuat kebijakan yang pro terhadap kelompok pengusaha yang mendukung yang bersangkutan menjadi kepala daerah bupati walikota atau gubernur , bahkan presiden sekalipun.

Lebih lanjut, mengapa peraturan peratiran atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak jalan. Bisa jadi substansinya lebih pro kepada kepentingan oligarki dan yang kedua pelaksanaannya yang tidak jalan karena mendapatkan protes dari masyarakat atau kelompok-kelompok yang tidak ingin ada monopoli yang dipegang oleh sekelompok pengusaha di sector bisnis ini.

Saya melihat masalah biodiesel ini, kekuatan oligarki atau monopoli disitu tidak semata-mata soal bisnis, tetapi yang kita takutkan itu adalah kelompok kekuatan raksasa bisnis sawit ini juga akan menentukan arah politik kita ke depan dan juga akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan, sehingga pemimpin yang dipilih apakah itu presiden, gubernur, bupati atau walikota akan menjadi boneka kaum oligarki.

Dan disitulah tahapan perkembangan demokrasi menurut saya dirampok oleh oligarki ini dan lebih berbahaya lagi jiaka, pemimpin yang berhasil mereka usung akan didikte dalam menyusun regulasi, aturan atau kebijakan yang pro terhadap kepentingan mereka, Ini merupakan realitas yang kita hadapi pada saat ini. Dampak oligarki ini tentu saja menyasar pada aspek aspek lainnya juga sseperti masalah lingkungan hidup.

Secara normative payung hukum penting, namun hukumpun bisa ditentukan isinya dengan kepentingan oligarki tanpa transparan, partisipatif, dan membela dan mendukung kepentingan para petani. Tidak mungkin ada aturan hukum yang sengaja dibuat untuk mengurangi keuntungan pengusaha besar dan menguntungkan petani.

Meskipun ada agenda seringkali muncul dalam pidato untuk kebijakan yang pro petani, itu hanya PHP saja. Sehingga jangan terlalu berharap pada hukum seolah-olah solusi dari segala masalah kita, yang paling penting itu adalah komitmen pememimpin yang lahir dari produk demokrasi yang genuine. Bukn hasil rekayasa kelompok oligarki atau pemodal besar.

"Saya rasa ini agenda politik kita ke depan bagaimana demokrasi electoral ini benar-benar menjamin munculnya pemimpin-pemimpin yang komitemen terhadap kepentingan para petani terutama petani sawit. Pada tingkat legislative, perubahan politik akan bermuara pada perubahan kebijakan danharapannya akan mengakomodir kepentingan petani," pungkasnya.