Infografis
Pengembangan biodiesel ini juga mengandung masalah ditengah persoalan kelapa sawit di sector hulu, dimana terdapat jutaan hektar dalam kawasan hutan lindung. Akan tetapi, Pemerintah atau negara terkesan membiarkan hutan lindung kita dirambah oleh kekuatan modal di sector kelapa sawit.
Menurut Benny Harman, yang ditakutkan pada saat ini dan ke depan adalah kekuatan modal dari segelintir orang kuat dari bisnis sawit dan biodiesel ini ikut mempengaruhi demokrasi electoral yang kita jalankan. Demokrasi electoral yang dijalankan itu ditentukan oleh orang-orang kuat yang memiliki modal besar dari bisnis sawit yang berada didaerah penghasil sawit, maka orang-orang kuat ini akan ikut menentukan pemimpin-pemimpin lokal di daerah sawit.
Mereka bisa membentuk konsorsium atau sindikasi politik yang istilah politiknya disebut oligarki tadi, untuk membiayai seorang kepala daeerah hingga berhasil menjadi pemimpin dengan menyiapkan infrastuktur politiknya. Sehingga ada konflik kepentingan.
Sehingga ketika kepala daerah terpilih tadi akan disodorkan surat komitmen atau kontrak politik yang akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemimpin daerah baik langsung atau tidak langsung untuk lebih menguntungkan kelompok kelompok tersebut. Di sinilah tidak terjadi persaingan sehat di dalam bisnis sawit ini. Ini terjadi pada tingkat daerah kabupaten kota dan juga provinsi.
Dan bukan tidak mungkin, karena sumber dari kekuasaan ini juga dari pusat maka, ini nanti juga merambah ke tingkat nasional, dimana pemimpin nasional bukan tidak mungkin juga akan ditentukan oleh pengusaha pengusaha yang membentuk konsorsium untuk membiayai seseorang menjadi presiden.
Sehingga tidaklah heran, banyak kepala daerah pada saat ini yang terjebak pada masalah hukum karena membuat kebijakan yang pro terhadap kelompok pengusaha yang mendukung yang bersangkutan menjadi kepala daerah bupati walikota atau gubernur , bahkan presiden sekalipun.
Lebih lanjut, mengapa peraturan peratiran atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak jalan. Bisa jadi substansinya lebih pro kepada kepentingan oligarki dan yang kedua pelaksanaannya yang tidak jalan karena mendapatkan protes dari masyarakat atau kelompok-kelompok yang tidak ingin ada monopoli yang dipegang oleh sekelompok pengusaha di sector bisnis ini.
Saya melihat masalah biodiesel ini, kekuatan oligarki atau monopoli disitu tidak semata-mata soal bisnis, tetapi yang kita takutkan itu adalah kelompok kekuatan raksasa bisnis sawit ini juga akan menentukan arah politik kita ke depan dan juga akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan, sehingga pemimpin yang dipilih apakah itu presiden, gubernur, bupati atau walikota akan menjadi boneka kaum oligarki.
Dan disitulah tahapan perkembangan demokrasi menurut saya dirampok oleh oligarki ini dan lebih berbahaya lagi jiaka, pemimpin yang berhasil mereka usung akan didikte dalam menyusun regulasi, aturan atau kebijakan yang pro terhadap kepentingan mereka, Ini merupakan realitas yang kita hadapi pada saat ini. Dampak oligarki ini tentu saja menyasar pada aspek aspek lainnya juga sseperti masalah lingkungan hidup.
Baca Juga: Kebijakan DMO dan DPO Bikin Resah Petani Kelapa Sawit, Begini Klarifikasi mendag
Secara normative payung hukum penting, namun hukumpun bisa ditentukan isinya dengan kepentingan oligarki tanpa transparan, partisipatif, dan membela dan mendukung kepentingan para petani. Tidak mungkin ada aturan hukum yang sengaja dibuat untuk mengurangi keuntungan pengusaha besar dan menguntungkan petani.
