Bantah Minyak Tanah Langka di Maluku, KSP: Masih Ada Stok Sampai 12 Hari ke Depan

Suara.com - Kantor Staf Presiden  membantah isu minyak tanah langka di Provinsi Maluku. KSP menyebut pasokan minyak di provinsi itu aman.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan sudah datang ke lapangan untuk mengecek isu itu.

Hasil pengecekan di lapangan, kata dia, stok pasokan minyak tanah kerosen di Wayame, Ambon, Maluku, per 1 Februari 2022, mencapai 2.500 KL atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan.

Untuk memperkuat stok yang ada, Pertamina sudah mengirimkan kapal tanker dengan muatan 5.000 KL kerosen ke Wayame dan titik-titik lain seperti Tual (1155 KL/setara stok 34 hari) dan Masohi (970 KL/setara stok 17 hari).

“Artinya berdasarkan pantauan kami tidak ada masalah dalam penyediaan minyak tanah di Maluku,” kata Febry, Kamis (3/2/2022).

Kendati begitu, Febry mengingatkan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk proaktif memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan melakukan penertiban di pengecer tidak resmi.

“Pemerintah daerah beserta jajaran harus terus memantau kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi di agen yang ada, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata dia.

Febry mengatakan jika ditemukan upaya penyimpangan seperti penimbunan karena panic buying atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat, pemerintah daerah harus segera meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.

KSP akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah terpenuhi dengan layak dan Presiden sangat memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut.

“Kami minta Pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dapat terlayani dengan baik."

Pertamina melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku untuk membahas isu kelangkaan minyak tanah.

Pertamina menjelaskan tiga isu yang menyebabkan kelangkaan diantaranya, konversi minyak tanah ke elpiji, terjadinya panic buying karena isu penimbunan, dan dugaan adanya sejumlah pangkalan yang tidak beroperasi karena libur panjang.