- Pasukan Amerika Serikat dan Iran terlibat aksi saling balas serangan rudal dan drone di Timur Tengah pada Minggu, 12 Juli 2026.
- Iran menutup Selat Hormuz dan menyerang fasilitas strategis di beberapa negara Teluk, termasuk Qatar, Yordania, Kuwait, serta Oman.
- Blokade Selat Hormuz mengganggu distribusi logistik global, memicu kenaikan harga energi, serta memperparah inflasi dan stabilitas politik domestik AS.
Suara.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mencapai titik kritis. Pasukan militer Amerika Serikat (AS) dan Iran terlibat dalam aksi saling balas serangan rudal dan pesawat tanpa awak (drone) berskala besar pada Minggu (12/7/2026).
Dalam operasi tersebut, Teheran membidik sejumlah fasilitas strategis sekutu AS di beberapa negara Teluk dan menyatakan telah menutup kembali jalur pelayaran vital di Selat Hormuz.
Insiden terbaru ini menandai peningkatan intensitas dan perluasan jangkauan geografis konflik. Wilayah Qatar—yang selama ini bertindak sebagai mediator perundingan gencatan senjata—turut terkena dampak serangan untuk pertama kalinya sejak April lalu.
Sementara itu, Uni Emirat Arab (UEA) melaporkan sistem pertahanan udaranya aktif menghalau proyektil. Negara regional lainnya seperti Bahrain, Yordania, dan Oman juga mengonfirmasi adanya intersepti serta ancaman serangan udara di teritori mereka.
Dampak Ekonomi Global dan Isu Domestik AS
Konflik bersenjata yang bermula dari serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu kian mengguncang stabilitas Timur Tengah.
Blokade maritim yang diterapkan Iran di Selat Hormuz secara langsung mengganggu arus distribusi logistik dan memicu kenaikan harga energi internasional, yang pada gilirannya memperparah inflasi global.
Tingginya harga komoditas energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), menjadi isu domestik yang sangat sensitif bagi Presiden AS Donald Trump. Kondisi ini diperkirakan dapat memengaruhi peta politik menjelang pemilihan legislatif (pemilu sela) Kongres AS yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Di sisi lain, situasi ini mengancam kelangsungan kesepakatan interim pemulihan stabilitas yang baru saja ditandatangani oleh AS dan Iran bulan lalu. Padahal, perjanjian tersebut semula ditargetkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam kurun waktu 60 hari masa negosiasi lanjutan.
Iran kini berupaya menegakkan sistem penarikan retribusi permanen di Selat Hormuz—jalur laut yang sebelum perang mengangkut seperlima dari total pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.
Otoritas Selat Teluk Persia yang dibentuk Iran menyatakan pelayaran komersial sementara waktu tidak dapat dilakukan akibat apa yang mereka sebut sebagai "pergerakan ilegal militer Amerika Serikat."
Pada akhir pekan ini, pihak Iran mengklaim telah melumpuhkan kapal komersial kedua setelah sebelumnya melepaskan tembakan peringatan ke kapal lain yang dinilai menyimpang dari rute resmi.
Akibat serangan terhadap kapal kontainer GFS Galaxy di lepas pantai Oman, pemerintah India melaporkan satu warganya hilang, sementara 23 kru lainnya berhasil dievakuasi oleh otoritas Oman.
Sebaliknya, Komando Sentral AS (CENTCOM) menegaskan bahwa armada mereka tetap dikerahkan untuk menjamin kebebasan navigasi internasional di bawah hukum laut.
Pernyataan CENTCOM: "Iran tidak mengendalikan selat tersebut. Arus lalu lintas pelayaran tetap berjalan."