Suara.com - Pengguna gas LPG 5 kilogram hingga 12 kilogram bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam lagi, lantaran pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu.
Dalam beleid baru tersebut, setiap penyaluran gas LPG mulai 1 Mei 2022 bakal dikenakan pajak PPN sebesar 11 persen. Namun demikian, PPN untuk LPG 3 kilogram bersubsidi tetap ditanggung oleh pemerintah.
“Atas LPG 3 kilogram yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, itu yang membayar PPN-nya pemerintah. Full PPN-nya dibayar oleh pemerintah sebesar 11 persen kali nilai subsidinya yang dibayar pemerintah,” ungkap Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Maria Wiwiek Widwijanti pada Media Briefing, Rabu (6/4/2022).
PMK tersebut mengatur pula pengenaan PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi, dimana PPN dibayar oleh pembeli. Wiwiek mencontohkan, proses distribusi LPG dari Pertamina kepada konsumen melalui agen atau pangkalan.
Dalam hal ini PPN yang dikenakan yaitu atas selisih atau margin agen atau pangkalan tersebut. Misalnya selisih atau margin agen tersebut Rp 1.000,00 per LPG 3 kilogram, maka yang kena PPN adalah Rp 1.000,00 dikali tarif.
“Itu karena harga LPG 3 kilogram, HJE sudah dipungut di level badan usaha Pertamina. Sehingga selisihnya saja yang menjadi dasar pengenaan pajak dan tarifnya hanya 1,1 persen dari selisih itu. Jadi dapat dilihat memang pengenaannya hanya kecil sekali nanti yang dikenakan kepada konsumen,” paparnya.
Wiwiek juga mengingatkan, harga jual eceran LPG 3 kilogram dapat berbeda di setiap daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati masing-masing daerah.
"Hal ini karena biaya angkut dan biaya lain yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual eceran LPG 3 kilogram," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan 14 Peraturan Turunan UU HPP, Simak Rinciannya
