Infografis
Suara.com - Pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Ardiyanto Fitrady mengatakan pemberian subsidi BBM lebih tepat diberikan secara langsung ke individu dibandingkan ke komoditas.
Apalagi, data rumah tangga miskin saat ini seharusnya sudah lebih baik, sehingga dengan diberikan secara tunai, maka masyarakat bisa mengalokasikan uangnya lebih fleksibel, katanya saat diskusi dengan media secara virtual di Jakarta, Senin (19/4/2022).
Ia mengatakan jika subsidi diberikan ke komoditas, maka kemungkinan kebocoran sangat besar dan sulit dikendalikan.
"Kalaupun terpaksa karena sudah teranjur ke komoditas, subsidi harus ada batasnya juga. Dengan begitu sisi keuangan pemerintah bisa menjaga alokasi budget-nya. Kalau ada yang bocor, harga berubah misalnya, tidak akan sebesar dampaknya," ujarnya.
Menurut Ardiyanto, menaikkan harga komoditas isunya sangat besar. Apalagi, kaitannya dengan komoditas yang digunakan banyak orang, seperti BBM maupun elpiji.
Untuk itu, dia menyarankan lebih baik pemerintah memberikan subsidi langsung ke rumah tangga miskin. Apalagi, tujuan awal subsidi adalah mengurangi beban masyarakat miskin, sedangkan masyarakat menengah ke atas tidak perlu dibantu.
Dia menyebutkan BBM bukan energi terbarukan, sehingga jika disubsidi pasti akan ada kebocoran. Masyarakat akan lebih banyak membeli BBM daripada seharusnya.
"Ini yang dimaksud level efisien. Harusnya harga itu disesuaikan, karena kalau mahal berkurang belinya. Harga itu mencerminkan kelangkaan. Kalau langka, individu akan mengurangi konsumsi," kata dia.
Ardiyanto menilai tidak adanya kenaikan harga BBM sejak awal harga minyak terus meroket dari level 90 dolar AS melewati 100 dolar AS per barel merupakan bentuk itikad baik pemerintah di masa sulit akibat dampak pandemi COVID-19.
Baca Juga: Sebut Mustahil Harga BBM Tak Naik, Presiden Jokowi Ungkap Alasannya
Seharusnya, lanjut dia, badan usaha mengikuti naik turunnya harga minyak dengan melakukan penyesuaian harga BBM. Apalagi, subsidi kompensasi juga tidak gratis, namun berasal dari realokasi APBN.
