Suara.com - Semua indikator perekonomian mulai menunjukkan arah tren positif yang menandakan kini Indonesia masuk pada masa pemulihan ekonomi. Namun demikian, dalam masa pemulihan ada hal yang harus terus diwaspadai supaya pemulihan ekonomi tidak terhambat dan bisa berjalan dengan baik.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Bapennas mengatakan bahwa salah satu yang harus diwaspadai dalam proses pemulihan ekonomi adalah adanya inflasi karena scarring effect.
“Scarring effect ini adalah bahwa dengan adanya, maka permintaan kita menjadi meningkat, namun dunia usaha kita membutuhkan waktu menyiapkan untuk menyiapkan kapasitas produksi yang kembali seperti sebelum pandemi," kata Suahasil ditulis, Jumat (22/4/2022).
Menurut dia, scarring effect ini akan menyebabkan peningkatan harga dan inflasi.
"Ini yang kita harus tangani bagaimana supaya tingkatan harga tidak menjadi terlalu tinggi dan recovery kita tidak terhambat,” jelas Wamenkeu.
Namun demikian, selain inflasi karena scarring effect yang perlu diwaspadai dalam proses pemulihan, tiba-tiba terjadi gejolak geopolitik dengan adanya perang Rusia dengan Ukraina yang juga memengaruhi perekonomian dunia.
Tensi geopolitik ini juga berpengaruh pada inflasi sehingga memengaruhi pemulihan ekonomi dunia termasuk Indonesia.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan terganggu dengan adanya gejolak global ini. IMF pun mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang sebelumnya 4,4 persen diturunkan ke 3,6 persen.
Selain itu, IMF juga memprediksi kenaikan inflasi dunia 2022 yang sebelumnya berada di kisaran 3,9 persen naik menjadi 5,7 persen.
Baca Juga: Dampak Ekonomi dari Konser BTS Diperkirakan Mencapai 143 Triliun Rupiah!
Hal ini turut memengaruhi proyeksi inflasi di negara berkembang, termasuk di Indonesia yang diproyeksikan juga akan mengalami kenaikan inflasi.
“Geopolitik dunia, kita tidak bisa lepas, namun kita bisa siasati. Bagaimana menyiasati ini, tentu yang menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Indonesia secara ekonomi makro dan kemudian menggunakan APBN untuk menangani hal tersebut," paparnya.
Menurut dia APBN akan menangani pemulihan ekonomi dan pada saat yang bersamaan APBN harus fleksibel dan menempatkan dirinya sebagai shock absorber dari apa yang terjadi di seluruh perekonomian dunia ini.
