Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pasokan minyak goreng meningkat drastis usai pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor CPO pada Maret 2022 lalu.
Jokowi bilang dari rata-rata kebutuhan bulanan minyak goreng secara nasional yang mencapai 194 ribu ton, kini pasokannya telah bertambah menjadi 211 ribu ton.
"Pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April pasukan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya melebihi kebutuhan nasional," ucap Jokowi dalam konferensi pers Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Selain itu, terkait harga Jokowi juga bilang mulai terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional pada bulan april sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800.
"Setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600," katanya.
Penurunan harga ini tak lepas dari penambahan pasokan minyak goreng usai larangan ekspor dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama baik dari pemerintah dari BUMN dan juga dari swasta.
"Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak goreng yang masih relatif tinggi tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah," ucapnya.
Cabut Larangan Ekspor CPO
Hari ini, Jokowi resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai mencabut larangan ekspor kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) beserta dengan segala produk turunannya mulai Senin (23/5/2022).
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat konferensi pers secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.
Meskipun kran ekspor telah dibuka, Jokowi menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan kelapa sawit tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.
TERPOPULER
