Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.551.000
Beli Rp2.425.000
IHSG 6.449,830
LQ45 631,032
Srikehati 307,374
JII 384,118
USD/IDR 17.851

Guru Besar IPB Nilai Keputusan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Pupuk Subsidi Sudah Tepat

Fabiola Febrinastri, Iman Firmansyah

Jum'at, 15 Juli 2022 | 09:22 WIB
Guru Besar IPB Nilai Keputusan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Pupuk Subsidi Sudah Tepat
Ilustrasi pemantauan pupuk bersubsidi. (Dok: Pupuk Indonesia)

Suara.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Muhammad Firdaus mengatakan dalam konteks penguatan ketahanan pangan, pupuk memang perlu disubsidi dalam jangka pendek selain itu. petani pun difasilitasi akses kredit. 

Ia juga menegaskan jika kebijakan pupuk subsidi perlu penyempurnaan dimana subsidi pupuk masih diperlukan karena menjadi prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas. "Kami menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan," kata Prof Firdaus, Kamis (14/7/2022).

Di sisi lain, ia menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga tidak boleh mahal. "Maka, padi, jagung, kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi," ujarnya. 

Prof Firdaus menuturkan formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara massif. "Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya," tuturnya.

"Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain seperti subsidi harga pangan pokok, direct income dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya," tambahnya.

Prof Firdaus mengungkapkan jenis pupuk subsidi diarahkan pada pupuk majemuk NPK. "Juga diperlukan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah," imbuhnya.

Prof Firdaus merekomendasikan agar pemerintah lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara, yang sekaligus juga dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.

"Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop," terang Prof Firdaus.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Sawit Makin Amblas di Bawah Rp1.000, Petani: Makin Tak Menentu Hidup Kami

Harga Sawit Makin Amblas di Bawah Rp1.000, Petani: Makin Tak Menentu Hidup Kami

Riau | Jum'at, 15 Juli 2022 | 09:06 WIB

Kementan Fokus Subsidi NPK dan Urea, Ini Kata Pengamat

Kementan Fokus Subsidi NPK dan Urea, Ini Kata Pengamat

Bisnis | Kamis, 14 Juli 2022 | 17:42 WIB

Kao, Apical & Asian Agri Rayakan Pencapaian Sertifikasi RSPO Pertama

Kao, Apical & Asian Agri Rayakan Pencapaian Sertifikasi RSPO Pertama

Press Release | Kamis, 14 Juli 2022 | 16:18 WIB

Kesal Harga Sawit Anjlok, Pria Ini Undang Maling Datang ke Kebunnya: Saya Ikhlas

Kesal Harga Sawit Anjlok, Pria Ini Undang Maling Datang ke Kebunnya: Saya Ikhlas

Sumut | Kamis, 14 Juli 2022 | 10:51 WIB

Harga Sawit di Bawah Rp1.000 Per Kilogram, Petani Undang Maling Menjarah: Silakan Ambil Sawit Sepuasnya

Harga Sawit di Bawah Rp1.000 Per Kilogram, Petani Undang Maling Menjarah: Silakan Ambil Sawit Sepuasnya

Sumsel | Kamis, 14 Juli 2022 | 09:11 WIB

Terancam Kapital Besar, Petani Kopi Berskala Kecil di Jogja Sulit Berkembang

Terancam Kapital Besar, Petani Kopi Berskala Kecil di Jogja Sulit Berkembang

Jogja | Rabu, 13 Juli 2022 | 17:10 WIB

Terkini

Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las

Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 23:09 WIB

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:59 WIB

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:52 WIB

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:41 WIB

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Bola | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:39 WIB

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:38 WIB

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:25 WIB

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:12 WIB

×