"Mendag memakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya”. Isu ini dimunculkan karena pemain impor pangan dan oknum backing-nya mulai gerah," pungkas Dradjad.
Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementrian BUMN Muhammad Said Didu menilai sikap Presiden Jokowi yang menegur Mendag Zulhas tidak adil.
Pasalnya, menurut dia, selain Zulhas banyak juga menteri yang melakukan kampanye untuk diri sendiri dan keluarganya. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya hari ini.
"Adalah tidak adil jika Bpk Presiden @jokowi hanya menegur pak Mendag @ZUL_Hasan karena banyak Menteri dan pejabat lain yang lakukan kampanye untuk diri dan keluarganya,” pungkas Said Didu.
Diketahui, hal serupa juga sempat dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada bulan Maret 2022.
Bahkan, PDIP kala itu melakukan pembagian minyak goreng hingga 10 ton. Sementara, PSI juga telah menggelar operasi pasar murah kala itu di tengah kelangkaan minyak goreng yang terjadi.
Selain kedua parpol tersebut, Partai Demokrat melalui Waketumnya Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjadi sorotan lantaran menyalurkan 16 ribu minyak goreng dengan harga murah saat ramai dan marak kabar penimbunan.
Tidak hanya PDIP, PSI, Demokrat, sejumlah partai seperti Golkar di daerah juga sempat melakukan kegiatan pasar murah dan membagi-bagikan serta menyalurkan minyak goreng dengan harga murah.
Begitu juga PKS, Sebanyak 9.000 liter minyak goreng (migor) curah dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam operasi pasar yang digelar. Operasi pasar itu dilakukan untuk meringankan beban masyakat sekaligus intervensi pasar seiring masih tingginya harga migor.
Baca Juga: Pengamat Sebut Zulhas Manfaatkan Jabatan Sebagai Mendag untuk Kepentingan Politik Praktis