Suara.com - Pakar dari IPB, Prima Gandhi meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus guna mendukung produktivitas petani dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi yang menyebabkan kenaikan bahan bakar dan pupuk.
"Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan skema khusus bagi petani, terkait dengan policy khusus petani," kata Gandhi, Sabtu (10/9/2022).
Hal itu karena kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada harga pokok produksi (HPP) pertanian yang akan meningkat.
"Contohnya ketika petani harus mengolah lahan menggunakan traktor, atau misalkan petani yang tidak ada airnya harus menyewa jetpump. Ini harus menggunakan solar atau pertalite. Harga naik, maka akan membebani HPP," kata dia.
Ia menjelaskan pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jadi hanya dua jenis, yakni Urea dan NPK, akan membuat petani harus membeli pupuk komersil untuk memenuhi kebutuhan input pertanian. Dengan meningkatnya harga pupuk saat ini dinilai akan meningkatkan HPP pertanian.
Ia berpendapat, petani layak mendapatkan apresiasi dengan kebijakan khusus lantaran dinilai berjasa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara nasional maupun untuk pasar global.
Pasalnya, petani masih mau berproduksi meskipun terjadi fluktuasi harga pangan yang tak menentu di pasar akibat krisis pangan global.
"Kita harus berterima kasih pada petani, bahwa mereka petani ini masih mau berproduksi meskipun di tengah harga yang fluktuatif dan keberpihakan pemerintah memang tidak seperti dulu. Tapi kita mesti berterima kasih pada petani, karena mereka masih mau memenuhi berproduksi untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," kata dia.
Dia menilai keberpihakan pemerintah dengan memberikan kebijakan khusus pada petani bertujuan untuk menjaga produksi pangan nasional agar tetap positif dan bahkan bisa meningkat.
Baca Juga: Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
"Jangan sampai yang kemarin kita sudah dapat penghargaan dari IRRI karena mampu swasembada beras, jadi tidak ada swasembada beras karena pencabutan subsidi ini," pungkasnya.
