Suara.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menjamin para nelayan lebih mudah untuk akses mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Para nelayan juga akan dapat jaminan harga sesuai dengan di SPBU Pertamina.
Menurut dia, saat ini para nelayan sulit utuk mendapatkan akses Solar. Padahal, kata Teten, mayoritas biaya produksin merupakan solar.
"Bagi nelayan solar ini sangat penting, karena 60% biaya produksi adalah solar. Kemudian akses solar ini masih sulit, dari jalan pesisir hanya ada 388 SPBU," ujarnya di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Teten melanjutkan, selama ini akses nelayan untuk mendapatkan solar hanya lewat pengecer. Sehingga, harganya sudah tidak sesuai dengan harga di SPBU yaitu berkisar Rp10.000. Padahal, harga solar di SPBU sebesar Rp6.800/liter.
"Kita sekarang dengan memperbaiki rantai pasoknya, nelayan bisa dapat harga SPBU, lebih murah dibanding sekarang yang Rp10.000," ucap dia.
Saat ini, tambah Teten, pihaknya bersama Kementerian BUMN bakal mengggelar pilot project program ini di tujuh tempat.
Pasalnya, bilang dia, model bisnis sudah terbentuk semacam Pertashop, di mana koperasi nelayan bisa membuat SPBU khusus dengan kerja sama dengan Pertamina.
"Setelah Desember kita ngebut, sudah ada modelnya, semacam Pertashop, ini lebih mudah, ini business to business dari koperasi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta suplai BBM bersubsidi untuk nelayan terjamin, sehingga aktivitas melaut tidak terganggu.
Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (11/9/2022).
"Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal solar," ungkap Menteri Trenggono di Kendal dalam keterangan persnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia.
"Kita sudah list dan kita sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi," katanya.
Selain itu, dia juga meminta kepolisian melakukan pengawasan optimal untuk menjamin penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Pengawasan ketat harus dilakukan mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
TERPOPULER
