Krisis Ekonomi 2023 Berisiko Lebih Parah dari Tahun 1998 dan 2008

Suara.com - Pengamat ekonomi Budi Hikmat memperkirakan, krisis ekonomi 2023 berisiko berlangsung lebih lama dan lebih parah dibandingkan krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya, seperti yang terjadi pada 1998 dan 2008.

"Hal ini didorong oleh konflik geopolitik multi polar dan polemik kebijakan moneter pascapandemi yang lebih membutuhkan kerjasama internasional terutama antara negara yang berseteru," ujar Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Managment tersebut.

Ancaman krisis ekonomi tersebut disebabkan hilangnya momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina, perang dagang China dan Amerika Serikat yang membuat utang luar negeri sejumlah negara membengkak hingga krisis pangan di sejumlah kawasan.

"Pengaruh berbagai cost-push factors pasca pandemi yang pelik terutama terkait upah, gangguan rantai pasok, lonjakan biaya energi dan pangan, mempersulit upaya bank sentral mengendalikan inflasi. Kebijakan pengetatan lanjutan berisiko memicu stagflasi global," kata Budi.

Perekonomian Indonesia sendiri diharapkan dapat bertahan di tengah terpaan badai resesi global dengan ditunjang fundamental kuat.

Perekonomian domestik secara umum masih menunjukkan ketahanan dengan ditopang peningkatan permintaan domestik, investasi yang terjaga, dan berlanjutnya kinerja positif ekspor meskipun mulai menunjukkan indikasi pelemahan temporer pada September 2022.

Percepatan ekonomi juga diperlihatkan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia di tengah kontraksi dan pelemahan manufaktur di negara-negara besar, seperti Eropa, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Selain memanfaatkan kenaikan berbagai income commodity (batu bara, nickel, CPO dan karet) yang lebih gegas ketimbang cost commodity (khususnya minyak mentah), program hilirisasi sektor minerba (mineral dan batubara) memperkuat fundamental perekonomian.

Selanjutnya, tidak hanya surplus neraca berjalan, peningkatan penerimaan pajak pun menjadi penting guna meredam dampak kenaikan harga bahan bakar untuk tidak langsung ditanggung oleh masyarakat yang belum lama menghadapi pandemi.

Program re-industrialisasi juga lebih menjanjikan dalam penciptaan kesempatan kerja terampil untuk menaikkan pendapatan dan kesejahteraan.