Jangan Coba-coba Ikut Gerakan Tolak Lapor SPT, Ada Sanksinya

Suara.com - Kelakuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo memicu kecaman para masyarakat. Bahkan, masyarakat ramai-ramai membuat gerakan tolak lapor Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT.

Gerakan ini pun viral di media sosial Twitter. Gerakan tolak lapor SPT ini timbul bukan tanpa alasan. Pasalnya, diketahui mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandy Satriyo itu menunggak pajak, padahal orang tuanya sendiri Rafael Alun merupakan pegawai DJP.

Namun, Anda jangan coba-coba untuk ikut gerakan menolak lapor SPT, pasalnya ada sanksi yang bisa diterima.

Aturan terkait dengan pelaporan SPT telah diatur lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dalam pasal 7 UU tersebut, tertuang sanksi administrasi bagi pihak-pihak yang tidak melaporkan SPT-nya. Adapun, sanksi itu berupa denda Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan denda Rp 1 juta untuk wajib badan.

"Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berstatus sebagai negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, wajib pajak lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 7 ayat (2) dalam UU tersebut, seperti dikutip, Selasa (28/2/2023).

Tidak hanya denda, pihak yang sengaja untuk tidak melaporkan SPT tidak sesuai atau tidak lengkap, maka bisa diberikan sanksi pidana. 

"Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," bunyi Pasal 39 dalam aturan tersebut.

Sri Mulyani minta masyarakat tetap bayar pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tetap taat membanyar pajak, walau kecewa dengan kasus anak pejabat DJP, Mario Dandy Satrio, yang melakukan penganiayaan terhadap David. Terlebih, pihaknya kini akan melakukan pemeriksaan terhadap ayah Dandy, Rafael Alun Trisambodo terkait harta kekayaannya.

Sri Mulyani sendiri telah mengambil langkah tegas dengan mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Pajak Kemenkeu II. Langkah ini diambil demi mempermudah pemeriksaan yang tengah berlangsung.

Usai serangkaian langkah tegas, Sri Mulyani berpesan kepada masyarakat yang mungkin kecewa untuk tetap berupaya membangun Indonesia. Salah satunya dengan membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun pajak penghasilan.

"Saya mengimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan mungkin memiliki kemarahan terkait tingkah laku dari putra seseorang jajaran Kemenkeu tidak mempengaruhi komitmen bersama untuk membangun Indonesia," pesan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Jumat (24/2/2023).