Suara.com - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo telah mengunjungi kediaman Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Kunjungan ini imbas dari adanya seruan di mana warga NU tolak bayar pajak yang kembali bergema.
Dalam pertemuan itu, Gus Yahya menyampaikan, warga NU pada dasarnya menuntut akuntabilitasi pemerintah, terkhusus pada pengelolaan pajak hingga harta kekayaan para pegawai pemerintah.
"NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparatusnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara," ujarnya seperti dikutip, Jumat (3/3/2023).
Namun, menanggapi seruan warga NU tidak bayar pajak, Gus Yahya menegaskan, NU masih berpihak pada kepentingan negara. Dia pun mempersilahkan warga selain NU untuk memboikot bayar pajak.
"Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqamah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela, oleh NU," imbuh dia.
Namun demikian, tambah Gus Yahya, NU akan selalu mempelototi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah. "Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara," katanya.
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqi Siroj menyakan di para ulama akan menyerukan warga NU untuk tidak membayar pajak, jika dana pajak diselewengkan.
Dalam kasus ini, dirinya juga berkaca pada kasus korupsi Gayus Tambunan. Kala itu dalam Munas NU yang dipimpinnya, Said Aqil mengeluarkan ancaman ajak warga NU untuk tidak membayar pajak, jika uangnya diselewengkan.
"Saya ketika jadi Ketum PBNU tahun 2012 bulan September, munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," tutur dia.
Namun, Said Aqil menyebut, jika uang pajak itu dikembalikan ke masyarakat lagi, maka dia menyerukan warga NU untuk mendukung pembayaran pajak.
"Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak,"imbuh dia.
Maka dari itu, Said Aqil meminta semua pihak tegas dalam kasus Rafael Alun. Karena kalau tidak, ancamannya para ulama akan mengajak warha tak membayar pajak.
"Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak. Itu kalau terbukti diselewengkan," pungkas dia.