Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.
"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," kritik Masinton.
Senada, Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS juga memiliki pandangan yang sama, dimana kata dia pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan.
"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.
"Oleh karena itu instrumen fiskal akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga strategis Indonesia di dalam kancah persaingan yang sangat sengit. Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada tahun 80 sampai 90an," tutupnya.
TERPOPULER
