Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang mencapai 2,35 persen menjadi bukti kuatnya pemulihan ekonomi Indonesia.
Sebab, perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan batas defisit APBN harus turun lagi di bawah 3 persen per tahun pada 2023. Defisit APBN kini menjadi 2,35 persen sejak 2022.
Dengan demikian, APBN sehat jauh lebih cepat dari yang disyaratkan undang-undang, kata Sri Mulyani, Selasa (11/7/2023), dalam rapat paripurna DPR ke-29 periode 2022-2023, V.
Menkeu menyatakan penerimaan negara tahun 2022 positif Rp 2.635,8 triliun. Nilai tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.034,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp595,6 triliun dan subsidi sebesar Rp5,7 triliun.
Bendahara Nasional mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pulih dengan sangat kuat.
Perkembangan penerimaan negara sejalan dengan kenaikan pajak dari 9,12 persen pada 2021 menjadi 10,39 persen pada 2022. Ini merupakan nilai tertinggi dalam tujuh tahun.
Melansir Antara, belanja pemerintah tercatat sebesar Rp3.096,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp2.280,0 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp816,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah meningkat sebesar Rp309,8 triliun atau 11,12 persen dibandingkan tahun 2021. Hal itu sejalan dengan strategi anggaran pemerintah untuk terus mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi ekonomi dan masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, hal ini melindungi dari gangguan kenaikan harga energi dan pangan serta menjaga pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Dengan memperhitungkan pendapatan dan belanja negara, defisit anggaran pemerintah tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih rendah dibandingkan defisit anggaran pemerintah tahun 2021 sebesar 4,57 persen.
TERPOPULER
